Lebaran 2019

Hari Pertama Masuk Kerja: Sejumlah PNS Kota Tangerang Terlambat, Ini Tanggapan Walikota

"Kita minta juga Inspektorat dan BKPSDM untuk memverifikasi. Sanksinya mungkin teguran dan edaran, dari Menpan sudah sah juga ada suratnya," katanya

Hari Pertama Masuk Kerja: Sejumlah PNS Kota Tangerang Terlambat, Ini Tanggapan Walikota
TribunJakarta/Ega Alfreda
Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemerintahan Kota Tangerang yang terlambat mengikuti apel di hari pertama masuk kerja, Senin (10/6/2019) 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Ega Alfreda

TRIBUNJAKARTA.COM, TANGERANG- Hari pertama masuk kerja usai libur Lebaran, sejumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemerintahan Kota (Pemkot) Tangerang banyak yang kesiangan hingga telat mengikuti apel di Pusat Pemerintahan Kota Tangerang.

Apel yang seharusnya dilaksanakan sekira pukul 08.00 WIB tersebut masih terlihat beberapa barisan yang kosong dan tidak lengkap

Sedangkan, ada beberapa PNS yang seharusnya mengikuti apel pagi justru baru tiba di depan gerbang Puspemkot Tangerang karena telat hingga terpaksa tidak ikut apel.

Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Tangerang, Arief R Wismansyah akan mengecek data siapa saja yang telat apel ke Subbagian Umum, Aset, dan Kepegawaian (Subumpeg).

"Makanya kita mau cek duku, nanti kita tunggu laporannya sore ini hasil dari Kasubumpeg. Karena kadang dia ngecek manual dan ngecek sistem itu kan enggak sama," ujar Arief R Wismansyah saat ditemui usai apel di Puspemkot Tangerang, Senin (10/6/2019).

Arief R Wismansyah melanjutkan, ia akan meminta Inspektorat dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) untuk mendata PNS yang telat dan tidak ikut apel.

Dikabarkan Pacaran dengan Anak SMA, Young Lex Berikan Klarifikasi

Usai Libur Lebaran, Sejumlah Pedagang di Pasar Cideng Thomas Jakarta Pusat Mulai Berjualan

Hari Pertama Masuk Kerja, 37 PNS Pemkot Bekasi Tidak Hadir Tanpa Keterangan

Nantinya PNS yang ketahuan terlambat dan tidak mengetahui apel akan dikenakan teguran dan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

"Kita minta juga Inspektorat dan BKPSDM untuk memverifikasi. Sanksinya mungkin teguran dan edaran, dari Menpan sudah sah juga ada suratnya," ucap Arief.

Penulis: Ega Alfreda
Editor: Erik Sinaga
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved