Pemilu 2019

Gerindra dan NasDem Ajukan Gugat KPU Jakarta Timur ke MK karena Penghitungan Suara DPRD DKI

Ketua KPU Jakarta Timur Wage Wardana mengatakan gugatan yang dilayangkan dan sudah resmi diterima Mahkamah Konstitusi (MK).

Gerindra dan NasDem Ajukan Gugat KPU Jakarta Timur ke MK karena Penghitungan Suara DPRD DKI
TRIBUNJAKARTA.COM/BIMA PUTRA
Ketua KPU Jakarta Timur Wage Wardana di Pulo Gadung, Jakarta Timur, Selasa (11/6/2019). 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Bima Putra

TRIBUNJAKARTA.COM, PULOGADUNG - Hasil penghitungan suara KPU Jakarta Timur jenis pemilihan DPRD digugat peserta Pemilu 2019 yang tak puas perolehan suara kadernya di Dapil 6 atau lingkup Kecamatan Pasar Rebo, Cipayung, Makasar, dan Ciracas.

Ketua KPU Jakarta Timur Wage Wardana mengatakan gugatan yang dilayangkan dan sudah resmi diterima Mahkamah Konstitusi (MK) itu dilakukan Partai NasDem dan Gerindra.

"Kita menerima gugatan untuk DPRD, yang digugat hasil penghitungan Dapil 6. Gugatannya dari NasDem dan Gerindra sudah diterima di MK," kata Wage di Pulo Gadung, Jakarta Timur, Selasa (11/6/2019).

Partai NasDem melayangkan gugatan karena merasa ada penggelembungan suara, sementara Gerindra menggugat karena kesalahan input data perolehan suara.

Tim Hukum Prabowo-Sandi Yakin Menangkan Gugatan di MK

Meski persidangan untuk DPRD baru digelar bulan Juli mendatang, KPU Jakarta Timur sudah menyiapkan segala bukti dan kuasa hukum untuk menghadapi persidangan.

"Yang menggugat bukan kepengurusan partai tingkat kota, karena untuk gugatan ke MK itu perlu tanda tangan ketua umum. Jadi gugatan atas nama partai sebagai peserta Pemilu 2019," ujarnya.

Di luar jenis pemilihan DPRD, Wage memastikan KPU Jakarta Timur tak digugat peserta Pemilu 2019 karena hasil penghitungannya.

Namun dia mengaku KPU RI tetap meminta KPU Jakarta Timur bersiap menghadapi gugatan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi untuk jenis Pilpres.

"Untuk Pilpres kita enggak digugat, tapi dari KPU RI ada intruksi untuk menyiapkan seluruh dokumen terkait yang dijadikan bukti. Komisioner divisi hukum kita sekarang ikut rapat di KPU RI," tuturnya.

Penulis: Bima Putra
Editor: Wahyu Aji
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved