Status Maruf Amin di Bank Syariah Dipermasalahkan, Ini Tanggapan KPU, Bawaslu Hingga TKN

Ma'ruf Amin, dinilai telah melanggar UU Pemilu lantaran ia masih tercatat sebagai pejabat di bank BNI Syariah dan Mandiri Syariah.

Status Maruf Amin di Bank Syariah Dipermasalahkan, Ini Tanggapan KPU, Bawaslu Hingga TKN
Kompas TV
Maruf Amin dalam debat cawapres tadi malam, Minggu (17/3/2019). 

TRIBUNJAKARTA.COM, JAKARTA - Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi menyoroti jabatan calon wakil presiden nomor urut 01,Maruf Amin, di dua bank syariah.

BPN menilai, Maruf Amin, telah melanggar UU Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 227 huruf p.

Namun, Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf menyebutnya sebagai hal yang mengada-ada.

Ma'ruf Amin, dinilai telah melanggar UU Pemilu lantaran ia masih tercatat sebagai pejabat di bank BNI Syariah dan Mandiri Syariah.

Sementara dalam pasal tersebut, saat pendaftaran, bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden harus menyertakan surat pernyataan pengunduran diri dari karyawan atau pejabat badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah sejak ditetpkan sebagai pasangan calon peserta pemilu.

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Tim Hukum pasangan Prabowo-Sandi, Bambang Widjojanto.

Ma'ruf Amin bahkan disebut oleh BPN dapat didiskualifikasi.

Argumen ini ditambahkan oleh tim hukum BPN saat perbaikan permohonan sengketa hasil Pilpres 2019 di MK.

"Kami memasukkan salah satu argumen, yang menurut kami harus dipertimbangkan baik-baik, karena ini bisa menyebabkan pasangan 01 itu didiskualifikasi," ujar Bambang saat ditemui di gedung MK, Jakarta Pusat, Senin (10/6/2019) dikutip dari Kompas.com.

Bambang Widjojanto juga mengatakan jika Ma'ruf Amin belum menyerahkan dokumen pengunduran dirinya sebagai karyawan atau pejabat BUMN.

Halaman
1234
Penulis: MuhammadZulfikar
Editor: Erik Sinaga
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved