Status Maruf Amin di Bank Syariah Dipermasalahkan, Ini Tanggapan KPU, Bawaslu Hingga TKN

Ma'ruf Amin, dinilai telah melanggar UU Pemilu lantaran ia masih tercatat sebagai pejabat di bank BNI Syariah dan Mandiri Syariah.

Status Maruf Amin di Bank Syariah Dipermasalahkan, Ini Tanggapan KPU, Bawaslu Hingga TKN
Kompas TV
Maruf Amin dalam debat cawapres tadi malam, Minggu (17/3/2019). 

Caleg tersebut bernama Mirah Sumirat.

Ia maju pada Pileg 2019 saat masih menjabat di satu anak perusahaan BUMN.

"Waktu itu karena ada laporan masyarakat keberatan, kemudian kami TMS-kan."

"Oleh KPU dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS), tapi belakangan calon bersangkutan dan partai mengajukan gugatan ke Bawaslu," kata Hasyim.

Dalam sidang Bawaslu, saksi ahli menyebutkan, anak perusahaan BUMN bukan termasuk BUMN.

Dengan demikian, jika ada caleg yang yang menjabat di anak perusahaan BUMN, yang bersangkutan tak perlu mengundurkan diri.

Alasannya, Undang-Undang Pemilu hanya mengatur larangan pencalonan bagi pejabat atau karyawan BUMN atau BUMD.

Menurut Hasyim, kasus caleg tersebut bisa dijadikan pembanding dalam persoalan Ma'ruf Amin.

"Makanya dalam perkara Pak Kiai Ma'ruf Amin ini kan bisa diambil sebagai contoh kasus yang sama," ujar Hasyim.

Sebelumnya, Bambang Widjojanto menyebut, nama Ma'ruf Amin masih tercatat sebagai pejabat di BNI Syariah dan Bank Mandiri Syariah.

Halaman
1234
Penulis: MuhammadZulfikar
Editor: Erik Sinaga
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved