Status Maruf Amin di Bank Syariah Dipermasalahkan, Ini Tanggapan KPU, Bawaslu Hingga TKN

Ma'ruf Amin, dinilai telah melanggar UU Pemilu lantaran ia masih tercatat sebagai pejabat di bank BNI Syariah dan Mandiri Syariah.

Status Maruf Amin di Bank Syariah Dipermasalahkan, Ini Tanggapan KPU, Bawaslu Hingga TKN
Kompas TV
Maruf Amin dalam debat cawapres tadi malam, Minggu (17/3/2019). 

Hal tersebut bertentangan dengan Pasal 227 huruf p Undang-undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017.

Tanggapan Bawaslu

Ketua Bawaslu RI Abhan mengaku pihaknya tidak pernah menerima komplain atau laporan dari Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi soal status Cawapres 01 Maruf Amin yang menjabat Dewan Pengawas Syariah di Bank Syariah Mandiri dan Bank BNI Syariah.

"Sampai kemarin rekapitulasi akhir, tidak ada komplain atau laporan BPN kepada Bawaslu terkait posisi pak Maruf Amin," ungkap Abhan saat ditemui di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat, Rabu (12/6/2019).

Sebelumnya, BPN mengajukan permohonan perbaikan ke MK dalam gugatan sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2019 yang disampaikan pada Senin kemarin.

Dalam permohonan tersebut satu di antaranya mempersoalkan posisi Cawapres 01 Maruf Amin di dua bank syariah yang mereka sebut termasuk perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Abhan menjelaskan, hingga hari ini pihaknya belum menerima perbaikan permohonan BPN dari MK.

Maka dari itu, Bawaslu dalam penyerahan keterangan tertulisnya hari ini tidak ikut memasukkan berkas keterangan dan alat bukti berdasarkan perbaikan permohonan.

Melainkan permohonan awal BPN.

Namun, Abhan mengatakan apapun alat bukti yang diajukan pihak Pemohon, hal itu bisa dibilang sah sebagai bagian pembuktian nanti.

Bila memang persoalannya menyangkut Bawaslu, maka Abhan siap memberikan keterangan untuk perkara tersebut.

"Tapi apapun alat bukti yang diajukan tentu sah saja sebagai bagian pembuktian. Jika memang menyangkut Bawaslu, maka Bawaslu akan memberikan keterangan," katanya.

Respon TKN

Juru bicara TKN Jokowi-KH Ma'ruf Amin, Ace Hasan Syadzily, bahwa posisi KH Ma’ruf Amin pada dua Bank Syariah bukanlah karyawan atau pegawai, tetapi Dewan Pengawas Syariah.

Karena itu tidak bertentangan dengan Pasal 227 huruf P Undang-undang nomor 7 Tahun 2017 yang menyatakan seorang calon atau bakal calon harus menandatangani informasi atau keterangan dimana tidak boleh lagi menjabat suatu jabatan tertentu ketika dia sudah mencalonkan.

Pernyataan Ketua DPP Golkar ini menjawab tim hukum BPN Prabowo-Sandi mempersoalkan status jabatan Cawapres 01 Ma'ruf Amin pada BNI Syariah dan Bank Mandiri Syariah (BSM).

Jokowi Didesak Bentuk Tim Pencari Fakta Dalang Kerusuhan 21-22 Mei 2019

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Sebut LRT Sebagai Proyek Gagal

Ruben Onsu dan Keluarga Beri Kejutan Ulang Tahun untuk Adiknya, Begini Kemeriahannya.

Alami Cedera Saat Perkuat Timnas Indonesia, Manajer Persija Jakarta Minta Pemainnya Tidak Trauma

Selain itu, imbuh dia, BNI Syariah dan Bank Mandiri Syariah (BSM) itu bukanlah BUMN sebagaimana yang ditentukan dalam UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu.

"Apalagi posisi Kyai Ma’ruf Amin pada kedua Bank Syariah tersebut bukanlah karyawan atau pegawai, tetapi Dewan Pengawas Syariah," tegas Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI ini.

Sebaiknya kata dia, Tim Hukum BPN mempelajari terlebih dahulu sebelum melaporkan apa yang mereka sebut sebagai temuan baru berdasarkan UU Pemilu dan UU BUMN sehingga tidak terkesan mencari-cari kesalahan.

Karena soal posisi KH Ma’ruf Amin sebagai Dewan Pengawas Syariah pada Bank Syariah, dia menjelaskan, sebetulnya sudah sangat diketahui secara luas karena memang Cawapres nomor urut 01 ini merupakan penggerak utama perbankan syariah di Indonesia.

"Bahkan argumentasi soal anak usaha BUMN itu, pernah ada jurisprudensinya dalam kasus yang ditangani Bawaslu dan justru dialami Caleg dari Gerindra, yaitu Mirah Sumirat yang jelas-jelas merupakan karyawan anak usaha BUMN jalan tol," jelasnya. (Tribunnews.com/Kompas.com)

Penulis: MuhammadZulfikar
Editor: Erik Sinaga
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved