Tahapan Pilkada Tangsel Siap Dimulai Pada 2019, KPU Tangsel Ajukan Anggaran Rp 50 Miliar

Anggaran yang diajukan sebesar Rp 50 miliar. Taufik mengatakan besaran angka tersebut berkaca dari Pilkada sebelumnya.

Tahapan Pilkada Tangsel Siap Dimulai Pada 2019, KPU Tangsel Ajukan Anggaran Rp 50 Miliar
TribunJakarta.com/Jaisy Rahman Tohir
Komisioner KPU Tangsel, Jalan Buana Kencana, Rawa Buntu, Serpong, Tangerang Selatan, Selasa (16/10/2018). 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Jaisy Rahman Tohir

TRIBUNJAKARTA.COM, TANGERANG SELATAN- Masa kepemimpinan dua periode Airin Rachmi Diany dan Benyamin Davnie sudah mencapai ujung waktu sebagai wali kota serta wakil wali kota Tangerang Selatan (Tangsel).

Komisioner KPU Tangsel, M. Taufik mengatakan, tahapan Pilkada untuk mengganti pasangan itu sudah mulai pada akhir 2019 ini.

Ditemui di kantor KPU Tangsel, Jalan Buana Kencana, Serpong, Tangsel, Taufik memperkirakan tahapan Pilkada memakan waktu satu tahun sebelum pemilihan.

Ia juga menjelaskan, kalau tidak ada perubahan, Pilkada dilaksanakan berdasarkan Undang-undang nomor 10 tahun 2016.

Lebih jauh, bahkan KPU Tangsel sudah mengajukan anggaran secara global kepada Pemkot Tangsel.

"(KPU) Tangsel sudah berkomunikasi dengan Pemkot terkait dengan penyediaan anggarannya. Pengajuannya juga sudah secara globalnya. Biar dibahas di dewan dibuat anggaran murni 2020," ujar Taufik, Rabu (12/6/2019).

Anggaran yang diajukan sebesar Rp 50 miliar. Taufik mengatakan besaran angka tersebut berkaca dari Pilkada sebelumnya.

"50 miliar. (Pilkada) kemarin kan 60, 45nya buat penyelenggaraan, 15nya buat PSU," ujarnya.

Namun KPU Tangsel juga masih menunggu arahan KPU pusat untuk waktu resmi pengajuan anggarannya.

Karier Militer George Toisutta, Jadi Timses Prabowo-Hatta hingga Tutup Usia Akibat Kanker Usus

Uji Coba Persib B Jelang Liga 2 Bergulir, 10 Pemain Berpotensi Turun Kasta hingga Nasib Gian Zola

Ramalan Zodiak Cinta Kamis 13 Juni 2019: Pisces Dengar Kabar Soal Mantan, Virgo Buang Rasa Gengsi

"Tapi kalau ada kemudian edaran KPU RI, satu bulan sebelum tahapan mengajukan anggaran, ya berarti kita fix-nya untuk dibahas itu di bulan Agustus," ujarnya.

Taufik memaparkan, lama tahapan satu tahun itu digunakan untuk berbagai persiapan termasuk pembentukan panitia pemilihan tingkat kecamatan sampai TPS, juga tahapan pendaftaran calon.

"Tahapan itu misalkan kita harus menjalankan seleksi ed hoc lagi, PPKnya dibentuk, PPS, baru kalau KPPS nanti. Baru tahapan sosialisasi, kalau sosialisasi, KPU sudah mendengungkan itu bahwa Pilkada pada 2020. Ada proses pendaftaran calon, baik perseorangan, baru ada pendaftaran koalisi atau partai politik, syaratnya tetap lah ya 20% perolehan kursi atau 25% perolehan suara. Independen juga bisa," paparnya.

Penulis: Jaisy Rahman Tohir
Editor: Erik Sinaga
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved