Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Yusuf Bachtiar

TRIBUNJAKARTA.COM, BEKASI TIMUR - Pemerintah Kota Bekasi melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) segera menggelar operasi yustisi pascalebaran. Hal ini dilakukan guna pendataan warga pendatang baru imbas arus balik lebaran 2019.

Kepala Disdukcapil Kota Bekasi Taufiq Rahmat Hidayat mengatakan, pihaknya telah memerintahkan jajaran lurah dan camat untuk melakukan pendataan di wilayahnya masing-masing hingga 28 Juni 2019.

"Setelah didata akan kita pilah mana warga pendatang yang memiliki identitas mana yang tidak," kata Taufiq saat dikonfirmasi, Kamis (13/5/2019).

Taufiq menjelaskan, ada dua syarat yang harus dimiliki warga pendatang yang hendak menetap di Kota Bekasi. Pertama kata dia tentu warga harus memiliki identitas lengkap seperti KTP. Kedua, warga pendatang harus memiliki surat keterangan pindah (SKPWNI) dari tempat dia berasal.

"Jika tidak memiliki persyaratan itu kami minta untuk kembali ke daerah asalnya agar segera melengkapi terlebih dahulu persyaratan pindah, karena persyaratan itu penting untuk basis data kependudukan," ujar Taufiq.

• Persib Bandung Vs PS Tira Persikabo - Intip Persiapan Kedua Tim, Tuan Rumah Ingin Jaga Konsistensi

• IPW Bahas Sosok Big Dalang di Kerusuhan 22 Mei, Pembawa Acara Sampai Tertegun: Astaga Ini Saya Kaget

• Gatot Nurmantyo Bongkar Operasi Sandi Yudha yang Dilakukan Prajurit Kopassus Habisi Sarang Musuh

Sebelumnya, Disdukcapil memprediksi sebanyak 9000 pendatang baru akan tiba di Kota Bekasi pascalebaran 2019. Namun hingga kini, pihak dinas masih melakukan pendataan dan belum dapat memastikan jumlah pendatang baru di wilayah setempat.

"Kita melihat proses perpindahan pendudukan berdasarkan data dan fakta, untuk itu digelar proses pendataan agar dapat melihat sejauh mana perpindahan penduduk di Kota Bekasi," jelas dia.