Korban Aksi 22 Mei Akan Minta Perlindungan ke LPSK

"Minggu depan ada sekelompok korban yang akan datang mengajukan perlindungan terkait kasus 21, 22 Mei," kata Susilaningtias

Korban Aksi 22 Mei Akan Minta Perlindungan ke LPSK
TribunJakarta/Bima Putra
Ketua LPSK Hasto Atmojo Suroyo (tengah) di Ciracas, Jakarta Timur, Jumat (14/6/2019) 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Bima Putra

TRIBUNJAKARTA.COM, CIRACAS- Aksi 22 Mei di Bawaslu RI yang berujung bentrokan serta merenggut korban luka hingga jiwa di kubu massa dan korban luka di kubu Polri menyisakan berbagai polemik yang belum beres.

Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Susilaningtias mengatakan pekan depan pihaknya bakal menerima kunjungan korban massa aksi 22 Mei yang meminta perlindungan.

"Minggu depan ada sekelompok korban yang akan datang mengajukan perlindungan terkait kasus 21, 22 Mei," kata Susilaningtias di Ciracas, Jakarta Timur, Jumat (14/6/2019).

Terkait rencana kedatangan korban aksi 22 Mei itu, Susilaningtias menuturkan LPSK sudah berkoordinasi dengan berbagai pihak yang memiliki kewenangan.

Termasuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) guna menangani korban aksi 22 Mei yang secara hukum masih berstatus anak sehingga butuh penanganan khusus.

"Kami sudah membentuk tim, dan sudah berkoordinasi dengan KPAI dan Ombudsman, Komnas HAM. Termasuk dengan Polda Metro Jaya. Bahkan dengan Bareskrim terkait dengan saksi atau korban yang bisa dilindungi LPSK," ujarnya.

Lantaran belum mengetahui pasti jenis tindak pidana apa yang dialami korban sehingga butuh perlindungan, Susilaningtias menyebut LPSK hanya bersifat menunggu laporan korban.

Baru Satu Orang yang Mendaftar Untuk Jalur Inklusi di SMA 78 Jakarta

Warga Pertanyakan Ganti Rugi Normalisasi Kali Ciliwung yang Tak Kunjung Dibayarkan

Bayar Pajak Kendaraan di Jakarta Fair Bisa Dapat Doorprize Menarik Hingga Voucher Hotel

Namun dia memastikan LPSK siap membantu korban bahkan saksi pelaku yang berniat mengajukan diri sebagai justice collaborator saat proses hukum nantinya bergulir.

"Kami juga membuka diri jika ada justice collabolator atau saksi pelaku yang bekerja sama dan minta perlindungan ke LPSK sebenarnya kasus ini seperti apa. Siapa yang terlibat, siapa yang memerintahkan dan sebagainya," tuturnya.

Perlindungan yang diberikan LPSK guna mencegah adanya pelanggaran dalam proses hukum, terlebih sampai melanggar HAM atau yang dicontohkan Susilaningtias penyiksaan.

Penulis: Bima Putra
Editor: Erik Sinaga
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved