Sambangi LPSK, Kuasa Hukum BPN Prabowo-Sandi Bahas Ini

Tim Kuasa Hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga Uno ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) bahas soal UU Nomor 31 Tahun 2014

Sambangi LPSK, Kuasa Hukum BPN Prabowo-Sandi Bahas Ini
TribunJakarta.com/Nur Indah Farrah Audina
Tim Kuasa Hukum BPN Prabowo-Sandi dan Tim Ahli LPSK Rully Novian di Gedung LPSK, Ciracas, Jakarta Timur, Sabtu (15/6/2019). 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Nur Indah Farrah Audina

TRIBUNJAKARTA.COM, CIRACAS - Kedatangan Tim Kuasa Hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga Uno ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) bahas soal UU Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Diketahui sebelumnya kedatangan tim kuasa hukum BPN pada hari ini, Sabtu (15/6/2019) untuk berkonsultasi dan meminta perlindungan untuk saksi pada sidang Mahkamah Konstitusi.

Namun dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, Pasal 2 hanya memberikan perlindungan pada saksi dan korban dalam proses peradilan pidana.

LPSK baru bisa memberikan perlindungan kepada saksi ketika MK yang meminta ke LPSK atau LPSK bekerjasama dengan MK untuk melakukan perlindungan saksi.

Ramalan Zodiak Besok, Minggu 16 Juni 2019: Gemini Dikelilingi Banyak Konflik, Leo Super Sibuk

Gelar Olah TKP, Polisi Ambil Sidik Jari di Toko Emas Balaraja yang Digasak Perampok Bersenpi

Evan Dimas dan Beto Sementara Bawa Timnas Indonesia Hajar Vanuatu 6-0

"Memang kedatangannya meminta advice ke LPSK mengenai perlindungan saksi dan korban. Dalam diskusi tadi memang tim kuasa hukum menyadari betul keterbatasan LPSK tentang kewenangannya dalam UU.  Kita sudah berikan catatan kepada kuasa hukum, tentunya harus dikordinasikan dengan MK sebagai penyelenggara persidangan pilpres ini," jelas tim ahli LPSK, Rully Novian, Sabtu (15/6/2019).

Menanggapi hal tersebut, tim kuasa hukum BPN Bambang Widjojanto mengatakan akan membuat surat ke Mahkamah Konstitusi.

"Kami memutuskan untuk membuat surat kepada MK. Mudah-mudahan, surat ini bisa membuat respon. Dan, bisa memastikan proses di MK ini dalam pemeriksaan saksi dan ahli itu dibebaskan dari rasa ketakutan," terang BW.

Selain itu, BW juga menyampaikan diskusi lainnya dengan LPSK selain keterbatasan yang ada pada LPSK, yakni LPSK yang melakukan berbagai terobosan seperti proses pemeriksaan dengan teleconference.

Kemudian untuk melindungi saksi, proses pemeriksaan bisa dilakukan dengan menutup sebagian informasi terkait saksi dan pemeriksaan menggunakan tirai.

"Kami akan membuat surat. Dalam pengalaman di LPSK itu ada berbagai metode pemeriksaan saksi yg memungkinkan saksi itu bisa diminimalisir potensi ancamannya. Salah satunya pakai tirai. Kedua pakai teleconference," ujarnya.

BW berharap proses pemeriksaan saksi harus transparan dan saksi dibebaskan dari potensi ancaman itu. Namun pihaknya masih harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari MK.

Penulis: Nur Indah Farrah Audina
Editor: Satrio Sarwo Trengginas
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved