Pilpres 2019

Bagaimana Perspektif Hakim MK di Sidang Sengketa Pilpres? Ini Kata Pakar Hukum Margarito Kamis

Pakar hukum Margarito Kamis menjelaskan kemungkinan perspektif hakim MK untuk menentunka hasil sidang di sengketa pilpres 2019.

Bagaimana Perspektif Hakim MK di Sidang Sengketa Pilpres? Ini Kata Pakar Hukum Margarito Kamis
Tribunnews
Margarito Kamis 

TRIBUNJAKARTA.COM - Pakar hukum Margarito Kamis menuturkan perspektif hakim Mahkamah Konstitusi (MK) di sidang sengketa pilpres 2019.

Analisis Margarito Kamis itu diungkapkannya saat menjadi narasumber di acara Kabar Petang Tv One dilansir TribunJakarta.com pada Minggu (16/6).

Mulanya Margarito Kamis mendapatkan pertanyaan dari pembawa acara mengenai perspektif hakim MK sebenarnya di sidang sengketa pilpres 2019 mengingat adanya perbedaan pandangan antara kubu 01 Jokowi - Maruf Amin dan kubu 02 Prabowo - Sandi.

"Nantinya kita akan mendengarkan perspektif dari hakim sendiri. Nah, kalau dari masing-masing kubu yakni pemohon, termohon dan terkait memiliki dalilnya masing-masing maka apa yang menjadi dasar hakim memilih mana yang lebih tepat?" tanya pembawa acara.

"Pertanyaan anda itu memaksa saya dan semua orang memikirkan apa hukum pemilu yang dimengerti oleh MK," tutur Margarito Kamis.

Pendaftaran CPNS 2019 Segera Dibuka, Yuk Download Simulasi & Latihan Contoh-contoh Soal Tes SKD

Ungkap Ada Materi Gugatan Krusial, Refly Harun: Kejanggalan Laporan Sumbangan Dana Kampanye Jokowi

Margarito Kamis mengungkapkan, terdapat hukum pemilu yang bisa dimengerti menggunakan angka-angka.

"Apakah yang dimengerti oleh MK dengan hukum pemilu pakai angka-angka. Jika MK hanya mengerti hukum pemilu adalah angka-angka maka persis sama dengan Undang-undang No 7 Tahun 2017 Pasal 475, yang berarti MK hanya berfungsi sebagai tambah dan kurang.

Calon presiden 01 Joko Widodo dan capres 02 Prabowo Subianto.
Calon presiden 01 Joko Widodo dan capres 02 Prabowo Subianto. (Kolase TribunJakarta.com)

Misalnya angka yang kita miliki 10 lalu karena berbagai hal jadi bertambah 20. Muternya ya disitu aja," jelas Margarito Kamis.

Kendati hanya mempermasalahkan angka, lanjut Margarito Kamis, berbagai pihak yang terlibat di sidang itu harus memiliki rujukan data.

"Tetap saja ketika mempermasalahkan angka itu harus ada rujukannya. Misalnya angka anda diperoleh tak sah maka ada rujukannya yang menggariskan sebuah tata cara.

Halaman
123
Penulis: Kurniawati Hasjanah
Editor: Muhammad Zulfikar
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved