Kadisdukcapil Tangsel Sayangkan Dinas Pendidikan Banten Tak Koordinasi Soal Legalisir Kartu Keluarga

Dedi mengatakan koordinasi terkait KK itu tidak dilakukan ke Disdukcapil tingkat kota kabupaten bahkan ke tingkat provinsi.

Kadisdukcapil Tangsel Sayangkan Dinas Pendidikan Banten Tak Koordinasi Soal Legalisir Kartu Keluarga
TribunJakarta/Jaisy Rahman Tohir
Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Tangerang Selatan (Tangsel) yang berada di area Lapangan Cilenggang, Serpong, ramai diserbu para orang tua murid, Senin (17/6/2019). 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Jaisy Rahman Tohir

TRIBUNJAKARTA.COM, SERPONG - Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Kadisdukcapil) Tangerang Selatan (Tangsel) Dedi Budiawan, menyayangkan tidak adanya koordinasi dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten soal legalisir Kartu Keluarga (KK) sebagai syarat pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat SMA.

Yang dimaksud Pemprov Banten dalam hal ini adalah Dinas Pendidikan (Dindik).

Dedi mengatakan koordinasi terkait KK itu tidak dilakukan ke Disdukcapil tingkat kota kabupaten bahkan ke tingkat provinsi.

Dedi beranggapan jika sebelumnya ada koordinasi, ia akan menyarankan untuk tidak melakukan legalisir saat fase pendaftaran.

"Sangat disayangkan, pertama, Dindik provinsi tidak ada koordinasi, baik kabupaten kota se-Banten atau ke Disdukcapil Banten. Paling tidak kalau ada koordinasi, ini kan baru daftar, kami sarankan tidak legalisir dulu," ujar Dedi saat dihubungi TribunJakarta.com, Senin (17/6/2019).

Sahabat Korban Ceritakan Detik-detik Tenggelamnya AK di Perairan Ancol

Baginya, seharusnya KK yang sudah dilegalisir tidak harus diserahkan saat pendaftaran, melainkan saat mereka lulus seleksi dan dibutuhkan untuk pemberkasan.

"Warga kalau sudah canggih sudah sistem online akan terseleksi dengan sendirinya," ujarnya.

Meski mengkritisi, Dedi mengatakan pihaknya akan sedia melayani kebutuhan masyarakat teekait legalisir KK itu.

Ia menyebut per hari ini sudah ada 300 wali murid yang datang ke kantornya untuk mengurus keperluan syarat PPDB tingkat SMA itu.

"300 orang, jam 12 selesai, enggak tahu besok," tutupnya.

Penulis: Jaisy Rahman Tohir
Editor: Muhammad Zulfikar
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved