LPSK Tunggu Rekomendasi Komnas HAM untuk Lindungi Keluarga Korban Aksi 22 Mei yang Diancam

LPSK harus menunggu surat keterangan dari Komnas HAM sebelum dapat memberikan perlindungan kepada keluarga korban aksi 22 Mei yang mendapat ancaman

LPSK Tunggu Rekomendasi Komnas HAM untuk Lindungi Keluarga Korban Aksi 22 Mei yang Diancam
Juru bicara LPSK Mardiansyah di Ciracas, Jakarta Timur, Senin (17/6/2019)
Juru bicara LPSK Mardiansyah di Ciracas, Jakarta Timur, Senin (17/6/2019) 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Bima Putra

TRIBUNJAKARTA.COM, CIRACAS - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) harus menunggu surat keterangan dari Komnas HAM sebelum dapat memberikan perlindungan kepada keluarga korban aksi 22 Mei yang mendapat ancaman.

Juru bicara LPSK Mardiansyah mengatakan surat keterangan dari Komnas HAM tersebut karena tim kuasa hukum menyebut keluarga korban mengalami pelanggaran HAM berat.

Sementara wewenang LPSK yang diatur dalam UU 31 tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban hanya dapat memberikan perlindungan kepada saksi dan korban yang terlibat dalam ranah pidana.

"Karena konteks yang disampaikan kuasa hukum cenderung lebih pelanggaran HAM berat. Nah kalau pelanggaran HAM berat di UU, kami memang berpatokan surat keterangan dari Komnas HAM," kata Mardiansyah di kantor LPSK, Senin (17/6/2019).

Proses tersebut serupa ketika LPSK memberikan perlindungan kepada saksi dan korban dalam kasus terorisme yang butuh rekomendasi Densus 88 Mabes Polri dan BNPT.

LPSK Tunggu Rekomendasi Komnas HAM untuk Lindungi Keluarga Korban Meninggal Saat Aksi 22 Mei

Wali Kota Jakarta Timur Resmikan Musala Baru di Kantor Camat Duren Sawit

Pengusaha Inisial F Disebut Serius Ajak Luna Maya Nikah, Mbak You: Sudah Didukung Keluarga Besar

Meski belum dapat memastikan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menelaah laporan, Mardiansyah menyebut waktu yang dibutuhkan tak terlalu lama.

"Penelahaan itu kan ada beberapa waktu, kita butuh telaah. seseorang harus dinyatakan dulu sebagai korban peristiwa pelanggaran HAM yang berat baru LPSK bisa memberikan pemenuhan hak korban," ujarnya.

Setelah mendapat surat keterangan dari Komnas HAM, LPSK baru dapat menentukan jenis perlindungan seperti apa yang bakal diberikan kepada keluarga korban.

Untuk sekarang, dia hanya dapat memastikan LPSK menerima seluruh laporan yang diajukan dari seluruh korban dan saksi yang merasa mendapat ancaman dan butuh perlindungan.

"Ini masih permohonan perlindungan kepada keluarga korban. Keluarga korban didampingi kuasa hukum masih mengajukan," tuturnya. 

Penulis: Bima Putra
Editor: Satrio Sarwo Trengginas
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved