Pilpres 2019

BPN Nilai Ajakan Baju Putih Saat Pencoblosan Timbulkan Tekanan Psikologis, TKN Beri Tanggapan Ini

Luhut menyebut, BPN menuding kalau ajakan menggunakan baju putih oleh warga saat pemungutan suara mengandung unsur tekanan psikologis dan intimidatif.

BPN Nilai Ajakan Baju Putih Saat Pencoblosan Timbulkan Tekanan Psikologis, TKN Beri Tanggapan Ini
Tribunnews/Jeprima (Tribunnews/Jeprima)
Ketua Tim Hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN), Bambang Widjojanto memberikan pemaparan bukti kecurangan Pilpres 2019 pada sidang perdana sengketa hasil Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat, Jumat (14/6/2019). Sidang perdana Perselisihan Hasil Pemilihan Umum atau Sengketa Pilpres mengagendakan pemeriksaan pendahuluan kelengkapan dan kejelasan pemohon dari tim hukum BPN. 

TRIBUNJAKARTA.COM - Agenda sidang lanjutan Sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi ( MK) hari ini, Selasa (18/6/2019) salah satunya yakni mendengarkan tanggapan dari dari pihak termohon, yakni dari Tim Kampanye Nasional ( TKN) Jokowi-Maruf Amin.

Tim Kuasa Hukum TKN Jokowi-Maruf Amin yang diwakili Luhut Pangaribuan memaparkan tanggapan terkait beberapa dugaan kecurangan yang sudah disampaikan tim kuasa hukum BPN Prabowo-Sandi.

Dalam tayangan siarang langsung di Kompas TV, TKN menanggapi salah satu poin dugaan kecurangan yang ditudingkan BPN, yakni soal ajakan mengenakan baju putih saat pemungutan suara pada 17 April 2019 lalu.

Luhut menyebut, BPN menuding kalau ajakan menggunakan baju putih oleh warga saat pemungutan suara bisa menimbulkan tekanan psikologis dan intimidatif.

Ia menuturkan kalau hal tersebut berlebihan, karena faktanya saat pencoblosan berlangsung aman dan tidak ada intimidasi.

Luhut Pangaribuan juga mengatakan kalau justru pihak BPN juga mengajak para pemilihnya untuk menggunakan baju putih saat pencoblosan.

"Faktanya pemohon ( BPN) sendiri juga mengajak pemilihnya mengajak menggunakan baju putih, sebagaimana disampaikan dalam surat Badan Pemenangan Nasional ( BPN) tanggal 12 April 2019 yang ditandatangani Joko Santoso selaku Ketua dan A. Hanafi Rais selaku sekretasis," katanya.

Kuasa Hukum TKN memberikan tanggapan terkait tudingan kecurangan dalam sidang lanjutan sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi
Kuasa Hukum TKN memberikan tanggapan terkait tudingan kecurangan dalam sidang lanjutan sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (Live Streaming Kompas TV)

"Apakah berati pemohon juga melakukan hal yang sama, yang melakuukan intimidatif dan tekanan psikologis kepada para pemilih? Apakah karena jokowi adalah Presiden petahana, maka otomatis pernyataannya menjadi intimidatif dan mengandung tekanan psikologis kepada para pemilih. Ini lah cara pandang bias anti petahanan yang sangat fatal dan kebablasan yg mengarah pada kebencian terhadap petahana," sambung Luhut Pangaribuan.

Ia mengatakan kalau ajakan penggunakan baju putih tersebut tidak melanggar aturan dalan pemilu atau pun lainnya.

 

"Tim TKN dan BPN sama-sama meminta para pemilhinya menggunakan baju putih saat pencoblosan. Dalil ini juga tidak menjelaskan korelasi antara seruan pemakaian dengan pilihan dan hasil suara pemilih terhadap pasangan capres cawapres, sehingga dalil ini hanya asumsi dan perasaan pemhon semata yang tak dapat ditemukan keberanan faktualnya secara hukum," ucapnya.

Halaman
123
Editor: Rr Dewi Kartika H
Sumber: Tribun Bogor
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved