Breaking News:

Teatrikal Pengusir Setan Hingga Tokoh Super Hero Warnai Sidang Kedua PHPU Pilpres 2019 di MK

Bau dupa kemenyan tercium di sekitaran Jalan Medan Merdeka Barat Jakarta, atau tepatnya didekat gedung Mahkamah Konstitusi (MK)

Penulis: MuhammadZulfikar | Editor: Erik Sinaga
TribunJakarta/Dionisius Arya Bima Suci
Teaterikal pengusiran setan yang dilalukan oleh sejimlah mahasiswa yang mangatasnamakan Gerakan Pengusir Setan (GPS) di Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (18/6/2019) 

TRIBUNJAKARTA.COM, JAKARTA - Bau dupa kemenyan tercium di sekitaran Jalan Medan Merdeka Barat Jakarta, atau tepatnya didekat gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Selasa (18/6/2019).

Sejumlah orang pun terlihat menabur kembang 7 rupa yang menambah suasana semakin mistis.

Sebuah boneka pun terlihat didandan sedemikian rupa dengan stelan kemeja dan celana hitam.

Aksi itu merupakan bentuk upaya massa yang mengatasnamakan Gerakan Pengusir Setan (GPS) di kawasan MK.

Mereka berasal dari sejumlah mahasiswa ini sengaja menggelar aksi teaterikal di tengah sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU).

Dalam aksinya, mereka turut membawa boneka jelangkung dan sejumlah spanduk bertuliskan, 'Gerakan Pengusir Setan. Mengusir Setan di lingkungkanan Mahkamah Konstitusi. MK harus bersih dari ganguan setan-setan perusak demokrasi'.

Dalam aksi teatrikalnya terlihat ada dua orang yang wajah dicat merah berjalan merangkak.

Mereka diibaratkan sebagai setan yang mengganggu. Kemudian massa lainnya membacakan ayat suci Alquran sebagai cara mengusir setan. Aksi semakin menyakinkan dengan iringan narasi dari orator.

"Kelompok gelap yang tidak kita ketahui kita harus usir semuanya. Mereka adalah lingkaran gelap yang selalu menggagu negeri ini," kata salah seorang orator.

Akibat aksi ini, sempat terjadi sedikit ketegangan dengan kelompok massa Gerakan Nasional Kedaulatan Rakyat (GNKR) yang juga menggelar aksi massa.

Salah seorang massa GNKR yang merasa terganggu keluar dari kerumunan dan meminta GSP mundur dari seputaran patung kuda Arjuna Wiwaha.

Pria bermasker itu juga sempat mengacungkan jari telunjuk dan jempol persis lambang pendukung paslon 02 Prabowo-Sandi.

"Setan mana yang kalian maksud?!" Teriak pria itu.

Teriakan itu membuat orator dari GSP memberi respon.

Salah seorang massa GPS membalas pernyataan pria bermasker tersebut dengan sindiran.

"Kalau ada yang sakit hati atau tersinggung mungkin itu setan," ucap orator itu.

Namun, tidak terjadi ada percekcokam lebih lanjut, maupun kerusuhan.

Aksi GSP bisa tetap berjalan sekitar 30 menit, hingga akhirnya membubarkan diri.

Sementara, massa GNKR pun terus melanjutkan orasinya.

Teatrikal Pengusir Setan

Sejumlah mahasiswa dari Institut Perguruan Tinggi Ilmu Alquran (PTIQ) menggelar aksi teaterikal pengusiran setan di sekitar gedung Mahkamah Konstitusi (MK).

Aksi mereka ini bertujuan untuk mengusir oknum-oknum atau sekelompok orang yang ingin mengintervensi MK yang sedang menggelar sidang sengketa Pilpres atau Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU).

Teaterikal yang dilakukan oleh beberala orang mahasiswa yang menyebut dirinya sebagai Gerakan Pengusir Setan (GPS) ini dilakukan dengan berjalan berkeliling di sekitar Jalan Medan Merdeka Barat.

Sambil membawa boneka kayu yang dibalut dengan jas hitam, mereka berjalan dari depan MK hingga kawasan patung kuda.

Kemudian, dua orang mahasiswa yang mengecat wajahnya dengan warna merah tampak memeragakan dirinya sebagai setan yang terkepung.

Keduanya pun tampak merangkak menjauhi Gedung MK menuju arah kawasan patung kuda.

Beberapa mahasiswa lainnya juga tampak membakar kemenyan dan menaburkan bungan kamboja ke arah dua orang setan yang merangkak menjauhi Gedung MK.

Ketua Umum GPS Dede Kholudin mengatakan, teaterikal pengusiran setan dilalukan sebagai bentuk keresahan masyarakat akan kondisi perpolitikan di Indonesia saat ini.

"Kami datang untuk mengusir setan dari MK, siapa yang melakukan intervensi berarti setan," ucapnya, Selasa (18/6/2019).

"Mereka adalah oknum-oknum yang merusak demokrasi dan mengintervensi hasil MK, MK harus bersih dari setan," tambahnya menjelaskan.

Mereka pun berharap, kedepannya terciptanya politik yang lebih bermoral demi kebaikan bangsa dan masyarakat.

Terlebih, saat ini demokrasi sering diakusisi oleh kepentingan kelompok tertentu.

"Kami ingin mendorong MK untuk bersih dari kelompok yang mengganggu hasil MK," ujarnya di kawasan patung kuda, Gambir, Jakarta Pusat.

Super hero Avangers mengiring sidang kedua Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU).
Super hero Avangers mengiring sidang kedua Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU). (Grid.ID/Menda Clara Florencia)

Tokoh Super Hero

Ada super hero Avangers seperti Captain America, Hulk, Spiderman, Ironman, Thor hadir di Silang Monas Patung Kuda.

Kehadiran mereka untuk mengiring sidang kedua Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2019 yang berlangsung di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK).

Koordinator Pecinta Hero Indonesia, Rico Maukaro mengatakan maksud kedatangan para tokoh super hero Avangers tersebut.

"Kami cinta damai, tidak mau ada kerusuhan jadi kami hadir di sini," tuturnya, saat ditemui Grid.ID di Silang Monas, Jakarta Pusat, Selasa (16/6/2019).

Ada sekitar 15 personel ikut dilibatkan di sana.

Mereka juga membawa spanduk 'Kami Tolak Kerusuhan' dalam aksi mereka hari ini.

Mereka juga menyertakan Gatot Kaca untuk menemani tokoh Avangers berdiri persis di depan patung kuda.

Sejak pagi tadi, akses jalan Medan Merdeka Barat ditutup selama sidang sengketa Pilpres 2019 yang berlansung di Gedung Mahkamah Konstitusi.

Akses menuju Mahkamah Konstitusi ditutup mulai dari simpang Monas patung kuda sampai sepanjang Jalan Medan Merdeka Barat.

Melansir Kompas.com, agenda sidang adalah mendengarkan jawaban termohon dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU), serta pihak terkait yaitu paslon nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Selain itu, sidang juga diagendakan untuk mendengarkan jawaban pemberi keterangan, dalam hal ini Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Adapun pemohon dalam hal ini adalah pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Tiga Petitum Jawaban Kuasa Hukum Jokowi-Maruf

Setelah menjabarkan dalil-dalil jawabannya terhadap gugatan, Kuasa Hukum paslon Presiden dan Wakil Presiden 01 Joko Widodo dan Maruf Amin selaku pihak terkait dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) 2019 atau sengketa Pilpres, Yusril Ihza Mahendra membacakan tiga butir petitumnya di ruang sidang Mahkamah Konstitusi Jakarta Pusat pada Selasa (18/6/2019).

Petitum dalam dokumen bejumlah halaman 78 tersebut yang dimuat dalam dua bagian.

Dalam eksepsinya, berisi dua petitum.

"Berdasarkan seluruh uraian dalam jawaban tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. Pertama menerima Eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya. Dua. Menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa Permohonan Pemohon, atau setidak-tidaknya menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima," kata Yusril.

Sedangkan dalam pokok permohonannya, termuat satu petitum.

"Menolak Permohonan Pemohon (paslon 02) untuk seluruhnya," kata Yusril.

BPN Sebut Jawaban KPU di MK Standar

Kubu Prabowo-Sandi sudah menduga soal tanggapan kuasa hukum KPU dan Jokowi-Ma'ruf dalam sidang lanjutan Sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi. Jawaban kuasa hukum keduanya, disebut BPN, standar dan biasa.

"Misalnya menolak gugatan kami bahwa terkait posisi Pak Ma'ruf Amin yang dinyatakan bukan bagian dari karyawan atau pejabat anak perusahaan BUMN," kata Koordinator Jubir BPN, Dahnil Anzar Simanjuntak di Media Center Prabowo-Sandi, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Selasa (18/6/2019)

Tim hukum BPN, dikatakan Dahnil, bakal menyampaikan fakta hukum terkait posisi Ma'ruf dalam anak perusahaan BUMN tersebut.

Ditambah, ada dasar hukum yang menerangkan hal tersebut, yakni Putusan Mahkamah Agung No 21 tahun 2017.

"Banyak sekali anak-anak perusahaan BUMN atau perusahaan yang berafiliasi terhadap BUMN yang sejak awal melalui surat edaran Menteri BUMN dinyatakan, anak perusahaan BUMN bagian dari BUMN itu sendiri. Termasuk PP yang sudah dibuat oleh Pak Jokowi yang menyatakan bahwa BUMN, anak perusahaan BUMN, bahkan perusahaan yang berafiliasi terhadap BUMN itu dikategorikan masuk kategori BUMN," lanjutnya.

Usai Berorasi, Massa Aksi Kawal Sidang Sengketa Pilpres 2019 Bubarkan Diri

Dampak Sidang MK, Arus Lalin Jalan Veteran Menuju Jalan Medan Merdeka Barat Jakarta Pusat Macet

Bacakan 3 Ayat Al Quran saat Sidang Sengketa Pilpres di MK, Yusril Ihza Mahendra: Ayat Soal Keadilan

Sidang Kedua Sengketa Hasil Pilpres di MK, Tokoh Heroik Hadir Mengawal

Terkait perspektif dari kuasa hukum 01, Dahnil sudah menduga sejak awal perspektifnya adalah perspektif kuantitatif.

"Jadi mereka fokus pada mendorong pembuktian selisih jumlah antara 01 dan 02. Nah, tentu kami menggunakan perspektif kualitatif, dalil kualitatif, juga dalil kuantitatif," imbuhnya.

Eks Ketum PP Muhammadiyah itu memerinci pihaknya mendasari Pemilu 2019 tidak jujur dan adil pada Undang-undang dasar 45 pasal 22E itu.

Pihaknya bakal menyampaikan itu pada sidang berikutnya.

"Kemudian terkait kuantitatif, data dan fakta terkait dengan jumlah suara, kami juga akan melihat dari sisi hulu. Hulunya yang menghasilkan hasil pemilu itu sangat menentukan. Kami akan jelaskan misalnya terkait dengan DPT siluman dan sebagainya pada sidang ketiga," pungkasnya. (*) (Tribunnews.com/TribunJakarta.com/Grid)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved