PPDB 2019

Wagub Banten Segera Kaji Ulang Presentase 5% Jalur Prestasi Penerimaan Peserta Didik Baru

Andika mengatakan, pihaknya akan mengkaji persentasi itu agar lebih sesuai dengan karakter wilayah di delapan kota kabupaten di Banten.

Wagub Banten Segera Kaji Ulang Presentase 5% Jalur Prestasi Penerimaan Peserta Didik Baru
TRIBUNJAKARTA.COM/JAISY RAHMAN TOHIR
Wakil Gubernur Banten, Andika Hazrumy, di SMAN 2 Tangsel, Selasa (18/6/2019). 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com,Jaisy Rahman Tohir

TRIBUNJAKARTA.COM, SETU - Wakil Gubernur Banten, Andika Hazrmy mendapat banyak keluhan dari wali murid peserta Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di SMAN 2 Tangerang Selatan (Tangsel) saat melakukan pemantauan langsung.

Andika menyoroti keluhan soal tidak diindahkannya faktor nilai ujian.

Seperti diketahui, Pemprov Banten menerjemahkan Permendikbud 51 tahun 2018 dengan membuat sistem jalur masuk berupa 90% jalur zonasi, 5 persen jalur prestasi luar zonasi dan 5 persen jalur mutasi, atau perpindahan dinas orang tua.

Tidak adanya jalur prestasi dalam zona dan persentase yang terlalu kecil itu dikeluhkan masyarakat.

Andika mengatakan, pihaknya akan mengkaji persentasi itu agar lebih sesuai dengan karakter wilayah di delapan kota kabupaten di Banten.

Jalur PPDB Inklusi di SDN Kebon Jeruk 01 Sepi Pendaftar

"Nanti saya juga akan kaji dengan Pak Kadis untuk bagaimana Banten juga bisa meningkatkan kuota jalur prestasi, sekarang 5%, mudah'mudahan kita bisa sesuaikan dengan kondisi Banten, kami naikkan menjadi 20 persen," ujar Andika di sekolah di Jalan Raya Serpong, Setu, Tangsel itu, Selasa (18/6/2019).

Saat ditanya kapan perubahan itu diterapkan, Andika tidak menanggapi secara jelas.

Dirinya hanya mengatakan akan membahas persentase jalur prestasi itu setelah masa pendaftaran atau yang disebutnya masa rekonsiliasi.

"Nanti di dua hari rekonsiliasi ya, nanti diusulkan. Yang penting nanti dikonsultasikan dulu dengan kondisi Banten, beda dengan daerah lain," ujarnya.

Anak dari mantan Gubernur Banten, Ratu Atut Chosiyah itu mengatakan, penetapan angka 5% sekarang sesuai dengan Permendikbud 51 tahun 2018.

"Itu aturan Permendikbudnya 5 persen. Sebenarnya provinsi bisa menyesuaikan dengan kondisi daerahnya," ujarnya.

Penulis: Jaisy Rahman Tohir
Editor: Wahyu Aji
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved