Saran Komisi Nasional Perlindungan Anak Atasi Darurat Kekerasan Anak di Ibu Kota Jakarta

Sirait mengakui di sejumlah RPTRA dan tempat publik yang dikelola Pemprov DKI sudah menyediakan posko pengaduan, namun hal tersebut belum maksimal.

Saran Komisi Nasional Perlindungan Anak Atasi Darurat Kekerasan Anak di Ibu Kota Jakarta
Istimewa/dokumentasi Polresta Tangerang.
Ketua Komnas Anak Indonesia, Arist Merdeka Sirait saat Seminar Anak Berkebutuhan Khusus di Pusat Pemerintahan Kabupaten Tangerang, Rabu (9/1/2019). 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Bima Putra

TRIBUNJAKARTA.COM, PASAR REBO - Tingginya kasus kekerasan terhadap anak di Provinsi DKI Jakarta dari tahun kena tahun membuat Komisi Nasional Perlindungan Anak (PA) menetapkan DKI darurat kekerasan anak.

Ketua Komnas PA Arist Merdeka Sirait mengatakan kekerasan terhadap anak di DKI karena penanganan yang dilakukan Pemprov DKI belum melibatkan masyarakat sehingga tak maksimal.

"Hendaknya ada dana pemberdayaan untuk masyarakat rentan seperti anak dan perempuan guna mendapat perlindungan dan pemenuhan hak anak seperti pengembangan bakat dan minat anak," kata Sirait di Pasar Rebo, Jakarta Timur, Kamis (20/6/2019).

Sirait mengakui di sejumlah RPTRA dan tempat publik yang dikelola Pemprov DKI Jakarta sudah menyediakan posko pengaduan, namun hal tersebut belum maksimal.

Dia meminta Pemprov DKI Jakarta menggencarkan pelibatan masyarakat dalam mengantisipasi kekerasan terhadap anak dan meningkatkan pelayanan yang sudah ada.

Arist Merdeka Sirait: DKI Jakarta Layak Dikategorikan Darurat Kekerasan Anak

"Kegiatan di masing-masing RPTRA yang telah dibangun hendak berbadis tata layanan dan berbasis pada kebutuhan penyelesaian masalah anak dan keluarga serta menyiapkan posko pengaduan," ujarnya.

Pasalnya sejak tahun 2017 hingga periode Juni 2019 sekarang Komnas PA mencatat jumlah kasus kekerasan terhadap anak di DKI selalu menempati peringkat pertama se-Jabodetabek.

Hingga bulan Juni yang belum rampung ini, Komnas PA mencatat 124 kasus kekerasan terhadap anak terjadi di DKI dengan mayoritas pelaku merupakan orang terdekat.

"Pelakunya masih orang terdekat seperti ayah kandung dan tiri, teman sebaya, paman, guru, pengelolah sekolah, abang, dan tetangga," tuturnya.

Dari 124 kasus yang dilaporkan hingga periode Juni 2019 sekarang, Jakarta Barat berada di urutan pertama, disusul Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Utara, dan Jakarta pusat.

Peringkat terakhir Pulau Seribu yang justru jumlah kasus pernikahan di usia anaknya masih tinggi sehingga tetap mendapat rapot merah.

Penulis: Bima Putra
Editor: Wahyu Aji
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved