Sudin Kesehatan Jakarta Utara Beri Penyuluhan Keamanan Pangan Pada 50 Pengusaha Kuliner

Pengusaha dan calon pengusaha kuliner diberi penyuluhan keamanan pangan terhadap penggunaan bahan olahan yang baik

Sudin Kesehatan Jakarta Utara Beri Penyuluhan Keamanan Pangan Pada 50 Pengusaha Kuliner
TribunJakarta.com/Afriyani Garnis
Puluhan pengusaha dan calon pengusaha kuliner diberi penyuluhan keamanan pangan untuk mendapat edukasi terhadap pemggunakan bahan olahan yang baik, di Kantor Walikota Jakarta Utara, Kamis (20/6/2019) 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Afriyani Garnis

TRIBUNJAKARTA.COM, TANJUNG PRIOK - Pengusaha dan calon pengusaha kuliner diberi penyuluhan keamanan pangan terhadap penggunaan bahan olahan yang baik.

Kegiatan tersebut digelar oleh Suku Dinas Kesehatan Jakarta Utara dan diikuti puluhan peserta.

Kasudin Kesehatan Jakarta Utara, Yudi Dimyati menyebutkan tujuan dari  penyuluhan ini adalah agar pengusaha atau calon pengusaha memiliki pengetahuan terhadap penggunaan bahan yang dapat mencemari produk.

“Jadi tujuannya yaitu bagaimana makanan-makanan olahan produk pangan industri rumah tangga ini tidak mengandung bahan-bahan yang berbahaya,” kata Yudi di Kantor Walikota Jakarta Utara, Kamis (20/6/2019).

Penyuluhan pun dihadiri sekira 50 peserta dan turut mengundang narasumber dari Balai Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BB POM) DKI Jakarta dan Majelis Ulama Indonesia.

Hadirnya dua narasumber tersebut diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan peserta terhadap kualitas makanan, baik dari segi kandungan zat maupun norma budaya dan agama di Indonesia.

Warga Perumahan Vila Pertiwi Cilodong Diresahkan Aksi Vandalisme Berbau Pornografi

“Peserta akan diberikan informasi bagaimana cara mengurus sertifikasi dari BB POM Jakarta dan MUI. Sehingga produk yang diedarkan tidak bertentangan dengan agama dan keyakinan serta budaya masyarakat,” jelas dia.

Yudi pun menambahkan, pembinaan akan dilakukan jika ditemukan hal-hal yang tidak sesuai ketika supervisi pada lokasi produksi dilakukan.

Dirinya memastikan tidak akan ada penindakan dalam supervisi tersebut selain pembinaan.

“Kita akan melakukan pembinaan dulu, apabila setelah dilakukan pembinaan tidak ada perubahan maka kita berikan peringatan. Selanjutnya apabila tetap melanggar maka kita ajukan ke PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) untuk pencabutan izin usaha," tutupnya.

Penulis: Afriyani Garnis
Editor: Muhammad Zulfikar
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved