Pilpres 2019

Tanggapan Yusril Soal Haris Azhar Tolak Jadi Saksi Tim Hukum Prabowo-Sandiaga

Yusril nampak tak mau berkomentar banyak terkait batalnya Haris Azhar hadir dalam sidang sengketa pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK).

Tanggapan Yusril Soal Haris Azhar Tolak Jadi Saksi Tim Hukum Prabowo-Sandiaga
TribunJakarta.com/ Gerald Leonardo Agustino
Yusril Ihza Mahendra di RW 08, Koja, Jakarta Utara, Jumat (29/3/2019). 

TRIBUNJAKARTA.COM - Aktivis Hak Asasi Manusia (HAM), Haris Azhar tak hadir dalam sidang sengketa Pilpres 2019 meski masuk dalam daftar saksi yang akan dihadirkan kubu Prabowo-Sandiaga.

Ketua tim hukum Joko Widodo-Maruf Amin, Yusril Ihza Mahendra pun angkat suara terkait hal itu.

Namun, Yusril Ihza Mahendra nampak tak mau berkomentar banyak terkait batalnya Haris Azhar hadir dalam sidang sengketa pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK).

Yusril Ihza Mahendra mengaku tidak mengenal siapa orang yang bernama Haris Azhar.

"Saya nggak kenal Haris Azhar itu siapa. Saya nggak kenal dan nggak ada kepentingannya, nggak ada kekhawatirannya. Mau datang, datang saja, nggak mau ya silakan," ujar Yusril di Gedung MK, Jakarta Pusat, Rabu (19/6/2019).

Ketua umum Partai Bulan Bintang (PBB) tersebut lebih mempersoalkan tidak siapnya kuasa hukum paslon 02 dalam hal mempersiapkan saksinya.

Sebab mereka mau mengganti dua orang saksinya ke dalam 15 orang saksi yang sudah diajukan lebih dulu.

Padahal, dua orang yang mau ditukar itu sudah diambil sumpahnya sebagai saksi.

"Persoalannya kan 15 saksinya ini sudah disumpah sekarang dua mau ditarik mau dimasukin lagi dua orang yang baru itu kita keberatan. Orang yang bersumpah itu kan atas nama Tuhan. Kalau orang sumpah dilanggar dalam hukum islam bayar kafarat. Harus potong unta atau kambing itu. Karena kafarat itu dilanggar," katanya.

Tolak bacakan surat Haris Azhar

Hakim Konstitusi Saldi Isra mengatakan Majelis Hakim memutuskan tidak membacakan surat penolakan kesaksian Haris Azhar di ruang persidangan dalam sidang sengketa Pilpres di Mahkamah Konsitusi, Jakarta Pusat, Rabu (19/6/2019).

Saldi Isra mengatakan ada dua alasan terkait hal tersebut, yakni surat tersebut ditujukan untuk Majelis Hakim Konstitusi dan untuk menghormati waktu.

"Surat itu dialamatkan kepada Ketua Mahkamah Konsitusi. Jadi kami yang menentukan surat itu. Dan kami sudah memutuskan itu nanti akan dibagikan dan tidak dibacakan. Untuk menghormati waktu. Tidak perlu dibacakan karena suratnya bukan kepada kuasa pemohon tapi kepada kami, Mahkamah Konsitusi. Kita putuskan begitu," tegas Saldi.

Halaman
1234
Editor: Mohamad Afkar Sarvika
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved