Breaking News:

Pilpres 2019

Bakal Ada Unjuk Rasa di Depan MK, Wiranto: Kebebasan Boleh Tapi Ada Toleransi Hukum

Pasalnya menurut Wiranto, Prabowo Subianto sudah menghimbau kepada pendukungnya untuk tidak menggelar unjuk rasa di depan MK.

Editor: Kurniawati Hasjanah
TribunJakarta/Jaisy Rahman Tohir
Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Wiranto, selepas mengisi seminar Forum Nasional Mahasiswa Anti Penyalahgunaan Narkoba 2019, di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Kamis (28/3/2019). 

"Walau sudah diimbau tak perlu hadir, ada gula ada semut istilahnya,” politikus Gerindra ini menambahkan. 

“Kalau tidak diimbau dan Pak Prabowo hadir massa yang akan datang bisa sampai ratusan ribu. Kami yakin imbauan Pak Prabowo dipatuhi sebagian besar pendukung dan Pak Prabowo komitmen akan hal tersebut,” tegas dia.

Andre menjelaskan bahwa setiap pihak masing-masing mendapatkan undangan berjumlah 15.

Dalam hal ini MK pun mengundang pasangan capres-cawapres 01 Jokowi-Ma'ruf sebagai pihak terkait.

Hal itu berdasar surat dari MK Nomor: 4/Sid.Put/PRES/PAN.MK/06/2019 24 Juni 2019 perihal: Panggilan Sidang.

Sementara itu BPN Prabowo-Sandi akan memaksimalkan jumlah undangan bagi pihak pemohon agar upaya memperjuangkan hak konstitusional di MK berjalan maksimal.

“Di kami ada 7 anggota tim hukum dan sisanya adalah anggota Direktorat Hukum dan Advokasi, kalau pun ada juru bicara yang hadir tidak bisa masuk,” ucap dia.

Prabowo bukan pencari jabatan

Sementara itu berhembus kabar jika Prabowo akan bergabung di koalisi Jokowi, namun segera dibantah Partai Gerindra.

Partai Gerindra sampai menegaskan tidak ada pertemuan atau deal-deal politik mengenai pembagian jabatan di pemerintahan dengan koalisi pengusung Jokowi-Ma'ruf.

Halaman
1234
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved