Breaking News:

Massa Aksi Padati Jalan Medan Merdeka Barat Meski Tak Kantongi Izin Unjuk Rasa dari Kepolisian

Meski tak mendapat izin untuk menggelar aksi, massa dari berbagai kelompok sejak pagi telah memadati kawasan patung kuda di Jalan Medan Merdeka Barat

TribunJakarta.com/Dionisius Arya Bima Suci
Suasana di sekitar kawasan patung kuda, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (26/6/2019). 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Meski tak mendapat izin untuk menggelar aksi, massa dari berbagai kelompok sejak pagi telah memadati kawasan patung kuda di Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat.

Mereka menggelar aksi unjuk rasa untuk meminta Mahkamah Konstitusi (MK) bersikap adil dalam menentukan putusan dalam sidang sengketa Pilpres atau perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU).

Meski tak berizin, Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Harry Kurniawan mengatakan, pihaknya akan tetap menyiapkan penanganan terkait aksi unjuk rasa.

"Kami sudah siapkan dalam penanganan aksi unjuk rasa, kami sudah imbau, mengingatkan, dan sampai tahapan paling akhir pun kami sudah siap," ucapnya, Rabu (26/6/2019).

Dijelaskan Harry, bila merujuk pada aturan dan syarat yang berlaku untuk menggelar unjuk rasa, massa terlebih dahulu harus mengajukan surat tanda terima pemberitahuan (STTP) terkait aksi demo.

Kemudian, aksi demo tersebut tidak boleh menggangu ketertiban umum dan tidak melanggar hak asasi manusia (HAM).

Wali Murid Masih Gagap Sistem Online PPDB, Jasa Input Data Pun Berkembang di Tangerang Selatan

Polisi, dikatakan Harry, tidak mengeluarkan izin untuk menggelar unjuk rasa di sekitar kawasan MK.

"Polisi tidak mengeluarkan untuk aksi unjuk rasa di depan kantor MK. Makanya kami tutup, steril," ujarnya.

Untuk itu, Harry menyebut, pihaknya akan berdialog dengan perwakilan pendemo untuk menanyakan tujuan aksi dan sampai pukul berapa aksi ini akan dilakukan.

"Ini saya mau tanya dulu ke mereka mau sampai jam berapa, kalau kami kan enggak mengeluarkan izin," kata Harry.

"Kalau polisi ada tahapan SOP-nya, jelas perintah pimpinan enggak boleh," tambahnya.

Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved