Pilpres 2019

Ditolak Gugatan Prabowo-Sandi soal Pelanggaran Administratif Pemilu, Ini Alasan Mahkamah Agung

Permohonan sengketa pelanggaran administratif Pilpres 2019 yang diajukan oleh BPN Prabowo-Sandi tidak diterima Mahkamah Agung.

Ditolak Gugatan Prabowo-Sandi soal Pelanggaran Administratif Pemilu, Ini Alasan Mahkamah Agung
Tribunnews.com/Tribunnews.com/Abdul Qodir
Ilustrasi: Gedung Mahkamah Agung di Jalan Medan Merdeka Utara No 9-13, Jakarta, Senin (15/2/2016). 

TRIBUNJAKARTA.COM, JAKARTA — Permohonan sengketa pelanggaran administratif Pilpres 2019 yang diajukan oleh BPN Prabowo-Sandi tidak diterima Mahkamah Agung.

Pihak pemohon diwakili oleh Ketua BPN Prabowo-Sandiaga, Djoko Santoso dan Sekretaris BPN Hanafi Rais.

Sementara Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menjadi pihak termohon.

"Menyatakan permohonan pelanggaran administrasi pemilihan umum yang diajukan oleh Jenderal TNI (Purn) Djoko Santoso dan Ahmad Hanafi Rais tidak diterima," seperti dikutip dari salinan putusan, Rabu (26/6/2019).

Putusan tersebut diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dipimpin Ketua Muda MA Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara Supandi.

Kepala Biro Hukum dan Humas MA Abdullah mengungkapkan, dalam pertimbangan putusannya hakim menyatakan gugatan BPN Prabowo-Sandi bukanlah obyek pelanggaran administrasi pemilu (PAP).

"Inti pertimbangan putusan menyatakan obyek yang dimohonkan bukan objek PAP di MA," ujar Abdullah.

Abdullah menjelaskan yang seharusnya menjadi obyek perkara adalah keputusan KPU yang mendiskualifikasi calon presiden dan wakil presiden berdasarkan putusan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang menyatakan calon presiden dan wakil presiden melakukan kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM).

"Sehingga seharusnya pemohon PAP adalah calon presiden dan wakil yang kena diskualifikasi," ujar Abdullah.

Dalam perkara PAP ini, pemohon bukanlah calon presiden dan wakil presiden, selain itu obyek yang diperkarakan bukanlah keputusan KPU, melainkan putusan Bawaslu yang menyatakan permohonan adanya TSM tidak diterima.

"Dengan demikian, MA tidak berwenang mengadili perkara tersebut dan dinyatakan tidak diterima," kata Abdullah.

Sebelumnya BPN mengajukan permohonan sengketa proses Pilpres 2019 ke Mahkamah Agung setelah permohonannya ditolak oleh Bawaslu.

Dalam perkara yang diajukan ke MA ini, BPN menggugat Bawaslu terkait dengan putusannya yang bernomor 01/LP/PP/ADM.TSM/RI/00.00/V/2019 pada tanggal 15 Mei 2019.

Dalam permohonannya, BPN mendalilkan adanya kecurangan dalam Pilpres 2019 yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM).

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul: MA Tolak Gugatan Prabowo-Sandi soal Pelanggaran Administratif Pemilu

Editor: Y Gustaman
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved