Soal Dugaan Pungli SDN Pondok Pucung 02, Kadisdikbud Tangsel Sebut Sumbangan Sesuai Aturan

Rumini yang memprotes pungutan itu ke sekolah justru mendapat intimidasi sampai dipecat secara sepihak oleh Taryono.

Soal Dugaan Pungli SDN Pondok Pucung 02, Kadisdikbud Tangsel Sebut Sumbangan Sesuai Aturan
Warta Kota/Zaki Ari Setiawan
Guru honorer di Tangerang Selatan, Rumini (44) menunjukkan surat pemecatan di kediamannya, Jakarta Selatan, Rabu (26/6/2019). 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Jaisy Rahman Tohir

TRIBUNJAKARTA.COM, TANGERANG SELATAN - Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Kadisdikbud) Tangsel, Taryono, angkat bicara terkait adanya dugaan pungli di SDN Pondok Pucung 02 Tangerang Selatan (Tangsel).

Seperti diberitakan TribunJakarta.com sebelumnya, Rumini, mantan guru honorer SDN tersebut, membeberkan sejumlah pungutan yang diminta sekolah kepada para murid, dari mulai uang komputer, uang kegiatan sekolah sampai diminta untuk membeli buku.

Rumini yang memprotes pungutan itu ke sekolah justru mendapat intimidasi sampai dipecat secara sepihak oleh Taryono.

Taryono menyanggah jika permintaan uang tersebut dikatakan sebagai pungli.

"Dari laporan kepala sekolah yang disertai bukti-bukti bahwa apa yang dituduhkan pungli tidak benar, melainkan sumbangan sukarela orangtua melalui komite sekolah," kata Taryono melalui aplikasi pesan singkat, Kamis (27/6/2019).

Protes Pungli di Sekolah Tempat Bekerja, Guru Honorer SD di Tangsel Diintimidasi dan Dipecat Sepihak

Ia mengatakan hal itu wajar dan sudah sesuai aturan. Bahkan Taryono menyebut permintaan sumbangan ke wali murid didorong oleh pemerintah melalui Permendikbud nomor 75 tahun 2016 tentang Komite Sekolah.

"Dari laporan dan investigasi tim, tidak ditemukan tindak seperti yang disampaikan itu."

"Permendikbud 75/2016 sumbangan sukarela masyarakat tidak dilarang bahkan didorong untuk berpatisipasi dalam pembangunan pendidikan," paparnya.

Sedangkan terkait pemecatan Rumini, Taryono mengatakan pihaknya sudah menempuh sejumlah tahapan sampai investigasi.

"Tahapan yang telah ditempuh disdikbud sesuai aturan dan ketentuan. Diawali adanya laporan, investigasi, pemanggilan para pihak, teguran, dan pemutusan hubungan. Yang jelas bukan karena adanya korupsi, tetapi semata pembinaan guru dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan," ujarnya.

Penulis: Jaisy Rahman Tohir
Editor: Wahyu Aji
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved