1.000 Lebih Pendatang Baru di Jakarta Selatan Jadi Penghuni Kecamatan Mampang Prapatan Pascalebaran

Kasudin Dukcapil Jakarta Selatan Abdul Haris mengungkapkan, pihaknya memprediksi ada 8000 pendatang baru.

1.000 Lebih Pendatang Baru di Jakarta Selatan Jadi Penghuni Kecamatan Mampang Prapatan Pascalebaran
TRIBUNNEWS/HERUDIN
Penumpang KA Tawang Jaya tiba di Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat, Sabtu (8/6/2019). Pada arus balik H+3 Lebaran, jumlah penumpang yang tiba di Stasiun Pasar Senen mulai mengalami peningkatan. 

TRIBUNJAKARTA.COM, MAMPANG - Hingga saat ini, Suku Dinas Dukcapil Jakarta Selatan telah melakukan pendataan terhadap 6.000 pendatang baru pasca Idul Fitri yang datang ke wilayah Jakarta Selatan.

Kasudin Dukcapil Jakarta Selatan Abdul Haris mengungkapkan, pihaknya memprediksi ada 8.000 pendatang baru.

"Proses pendataan masih terus dilakukan. Prediksi ada sekitar 8.000 pendatang atau turun sekitar 10 ribu dari tahun lalu. Tapi saat ini data yang masuk baru 6.000 orang," kata Abdul Haris pada Jumat (20/6).

Dari jumlah tersebut, Haris mengungkapkan, data pendatang baru terbanyak ada di kecamatan Mampang Prapatan yakni sebesar 1.036 pendatang baru.

Banyaknya pendatang baru yang memilih tinggal di Mampang Prapatan diprediksi karena lokasi yang strategis serta banyak pusat-pusat perekonomian.

Baca Pesan Hoaks Lowongan Kerja, 10 Orang Datang Melamar Jadi Pemandi Jenazah di RSUD Pasar Rebo

Kemudian disusul Kecamatan Cilandak dengan 773 pendatang baru, Kecamatan Jagakarsa dengan 756 orang, Kecamatan Pancoran sebanyak 559 orang, Kecamatan Setia Budi dengan 536 orang, Kecamatan Kebayoran Lama dengan 532 orang, Kecamatan Kebayoran Baru dengan 475 orang, Kecamatan Pesanggrahan 392 orang, Kecamatan Pasar Minggu 369 dan Kecamatan Tebet sebanyak 288 pendatang baru.

Selanjutnya, kata Haris, para para pendatang baru diarahkan untuk membuat surat keterangan domisili sementara (SKDS) atau bisa juga membuat KTP DKI dengan syarat yang telah ditetapkan.

"Jika mereka ingin mendapatkan manfaat dari program-program dari Pemprov DKI, maka mereka harus membuat KTP DKI tentu dengan syarat seperti membuat surat pindah dari daerah asal," kata Haris.

Editor: Wahyu Aji
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved