Polusi Udara di Jakarta Makin Parah, Begini Solusi Mengurangi Dalam Jangka Pendeknya

Ide tersebut, lanjutnya, yaitu agar Dinas Lingkungan bekerja sama dengan Ditlantas Polda melakukan razia emisi kendaraan roda dua atau empat.

Polusi Udara di Jakarta Makin Parah, Begini Solusi Mengurangi Dalam Jangka Pendeknya
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Suasana Kota DKI Jakarta terlihat dari atas saat siang hari di Kawasan Pramuka, Jakarta, Jumat (2/10/2015). Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) DKI Jakarta mengatakan meski tampak kotor namun secara keseluruhan tingkat polusi Jakarta masih berada di bawah ambang batas. 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Muhammad Rizki Hidayat

TRIBUNJAKARTA.COM, MENTENG - Ahmad Safrudin selaku Direktur Eksekutif KPBB, mengatakan ada solusi jangka pendek guna mengurangi polusi udara di Jakarta yang semakin parah.

Pupud, sapaannya, menyebut solusinya yaitu dengan melaksanakan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

"Kalau jangka pendek untuk mengurangi polusi udara, pakai penegakkan hukumnya tadi, UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Karena, kalau dimulai dari energi itu lama," kata Pupud, pada acara 'Malapetaka Pencemaran Udara Jakarta', di Lantai 12 Gedung Sarinah, Jakarta Pusat, Jumat (28/6/2019).

Sebelumnya, kata Pupud, pihak Komisi Penghapusan Bensin Bertimbal (KPBB) juga telah memberikan ide kepada Dinas Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Ide tersebut, lanjutnya, yaitu agar Dinas Lingkungan bekerja sama dengan Ditlantas Polda melakukan razia emisi kendaraan roda dua atau empat.

"Kami juga sudah sampaikan ke Dinas Lingkungan Pemprov DKI dan Ditlantas Polda agar lakukanlah razia emisi. Razia emisi itu tidak perlu tiap hari. Tiga bulan sekali cukup," jelasnya.

Polusi Udara di Jakarta Semakin Parah, Tambah Ruang Terbuka Hijau Saja Tidak Cukup

"Tidak usah lama-lama razianya, dua jam saja. Katakanlah dalam dua jam itu kita merazia seratus mobil atau motor. Hanya dua kendaraan saja, kendaraan yang ketahuan tidak memenuhi standar, terus ditindaklanjuti ke pengadilan, terus hakim memberikan denda dua juta (Rp2 juta), itu kan sudah menjadi informasi yang positif untuk pengendara yang lain. "Wah sekarang sudah ada razia ya". Dengan begitu, mereka akan takut dan bakal mengecek kendaraannya," sambungnya.

Hal itu, kata Pupud, bukan bermaksud untuk memvonis pengendara.

Dia melanjutkan, melainkan hanya untuk memberikan efek jera.

"Tapi ingin memberikan efek jera. Efek itu kan penting. Yang ditangkap cuma satu, tapi satu orang yang ditangkap, ini akan memengaruhi 10 juta orang. Tapi harus konsisten begitu. Setiap tiga bulan sekali, terus razia, razia, dan razia. Jadi, harus ditangkap, dibawa ke pengadilan. Polisi dan hakim dikondisikan dan itu efektif," tutur Pupud.

"Kan undang-undangnya juga mengatakan, setiap kendaraan mobil dan motor beroperasi di jalan raya wajib memenuhi emisi. Itu harusnya dirazia. Ditambah lagi PP 41 undang-undang 32 tahun 2009 tentang Pencemaran Udara. Jadi, Polisi dan Dinas Lingkungan harus bekerja sama soal itu," pungkasnya.

Penulis: Muhammad Rizki Hidayat
Editor: Wahyu Aji
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved