Polusi Udara di Jakarta Semakin Parah, Tambah Ruang Terbuka Hijau Saja Tidak Cukup

"Bahkan, dari beberapa pasien tersebut terserang penyakit seperti iritasi mata, kanker, alergi, pneumonia, gangguan fungsi ginjal, dan masih ada lagi

Polusi Udara di Jakarta Semakin Parah, Tambah Ruang Terbuka Hijau Saja Tidak Cukup
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Suasana Kota DKI Jakarta terlihat dari atas saat siang hari di Kawasan Pramuka, Jakarta, Jumat (2/10/2015). Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) DKI Jakarta mengatakan meski tampak kotor namun secara keseluruhan tingkat polusi Jakarta masih berada di bawah ambang batas. 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Muhammad Rizki Hidayat

TRIBUNJAKARTA.COM, MENTENG - Direktur Eksekutif Komisi Penghapusan Bensin Bertimbal (KPBB), Ahmad Safrudin, menyebut polusi udara di Jakarta semakin parah.

Pupud, sapaannya, mengatakan polusi udara di Jakarta telah mengakibatkan beragam penyakit. 

Contohnya asma.

"Kami, dari KPBB bekerja sama dengan tim yang mengecek pasien yang berada di rumah sakit. Saya kurang paham ya bagaimana itu dapat diidentifikasi karena polusi udara. Yang jelas mereka (tim terkait) memiliki metodologi yang berkompeten. Jadi, mereka mendatangi beberapa rumah sakit, lalu melakukan metodologi, dan ditemukanlah pasien yang terserang penyakit asma gara-gara polusi udara," kata Pupud, pada acara 'Malapetaka Pencemaran Udara Jakarta, di Lantai 12 Gedung Sarinah, Jakarta Pusat, Jumat (28/6/2019).

"Bahkan, dari beberapa pasien tersebut terserang penyakit seperti iritasi mata, kanker, alergi, pneumonia, gangguan fungsi ginjal, dan masih ada lagi," ujarnya.

Kata Pupud, dampak paling parah dari polusi udara tersebut yakni dapat menyebabkan kematian.

"Ada yang paling parah dan sangat bahaya dari polusi udara ini, kematian," ucap Pupud.

Maka itu, lanjutnya, ibu kota Jakarta harus menambah Ruang Terbuka Hijau (RTH).

Namun, kata Pupud, itu pun kurang signifikan untuk memperbaiki polusi udara.

"Satu kawasan, perkotaan, minimal 30 persen RTH. Ini sudah dikatakan dalam Undang-Undang Tata Ruang nomor 27 tahun 2007 kalo gasalah. Undang-Undang ini mensyaratkan kota itu memiliki minimal 30 persen, 20 persen RTH publik, 10 persen RTH privat yang disumbang masyarakat. Kalau punya RTH 30 persen dan tersebar menyeluruh di kota, itu akan membantu penyerapan polusi," tuturnya.

"Sebetulnya, RTH kurang cukup. Sumber pencemar harus ditekan. Esensi paling efektif, mengendalikan pencemaran ya sumbernya dikenalikan. Kalaupun kita punya RTH 30 persen itu hanya membantu penyerapan CO2 untuk tumbuhan berfotosintesis," sambungnya.

Sehingga, kata Pupud, partikel debu akan menjerap dan menempel di daun serta batang tanaman.

Nantinya, begitu hujan, akan luruh ke tanah.

"Partikel debu akan dijerap, menempel di daun batang. Begitu hujan nanti, akan luruh ke tanah. Selain membantu oksigen, untuk menyegarkan kota. Yang bisa diserap, itu hanya CO2-nya," jelasnya.

Penulis: Muhammad Rizki Hidayat
Editor: Wahyu Aji
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved