PPDB Tingkat SMA di Banten Bermasalah, Pemprov Didesak Copot Kepala Dinas Pendidikan

TRUTH mendesak Gubernur dan Wakil Gubernur Banten untuk mencopot Kosasih dari jabatannya

PPDB Tingkat SMA di Banten Bermasalah, Pemprov Didesak Copot Kepala Dinas Pendidikan
TribunJakarta.com/Jaisy Rahman Tohir
Surat edaran Pemprov Banten soal kemunduran pengumuman PPDB SMA Negeri se-Banten tertanggal Sabtu (29/6/2019). 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Jaisy Rahman Tohir

TRIBUNJAKARTA.COM, TANGERANG SELATAN - Surat edaran Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Banten, Kosasih Samanhudi, tentang mundurnya pengumuman hasil seleksi penerimaan peserta didik baru (PPDB) SMA dan SMK se-Banten memantik kemarahan masyarakat.

Terlebih, dalam surat bernomor 421/26/8/Dindikbud/2019 tertanggal 29 Juni 2019 itu disebutkan pengumuman diundur sampai batas waktu yang tidak ditentukan.

Kendalanya klasik, masalah teknis. Tangerang Public Transparency Watch (TRUTH) mengkritisi keras keputusan itu.

Bagi TRUTH, sudah tiga tahun dan tiga kali penyelenggaraan PPDB SMA dan SMK tidak ada yang beres.

Pelaksanaan rutin tahunan itu seperti tidak pernah dievaluasi.

Bahkan hal semacam sosialisasi dan pusat informasi soal petunjuk teknis pun acap kali diabaikan sehingga membuat masyarakat bingung.

Alat Bantu Perawatan Dilepas, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini Tulis Surat untuk Warga, Ini Isinya

"Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten E Kosasih Samanhudi selama 3 tahun mengelola PPDB sepertinya tidak pernah mengevaluasi dan belajar dari tahun sebelumnya bahwa pada hari ini masyarakat dibuat bingung kembali dengan surat edaran sepihak," terang Koordinator Divisi Advokasi dan Investigasi TRUTH, Jupry Nugroho, Sabtu (29/6/2019).

TRUTH mendesak Gubernur dan Wakil Gubernur Banten untuk mencopot Kosasih dari jabatannya.

"Kami sebagai masyarakat mendesak Gubernur Banten Wahidin Halim dan Wakil Gubernur Banten Andika Harzumy agar mencopot Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten E Kosasih Samanhudi yang tidak becus serta mengevaluasi terkait PPDB 2019 Provinsi Banten, serta mendesak DPRD Banten dan Dewan Pendidikan Banten jangan mandul dalam menjalankan fungsinya," tegasnya.

Penulis: Jaisy Rahman Tohir
Editor: Muhammad Zulfikar
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved