Ketua Komite SDN Pondok Pucung 2 Terkait Pembelian Buku: Itu Urusan Sekolah, Kami Hanya Mengetahui

Sejumlah wali murid yang TribunJakarta.com temui, mereka membeli buku dengan cara kolektif ke perwakilan setiap kelas yang disebut dengan paguyuban

Ketua Komite SDN Pondok Pucung 2 Terkait Pembelian Buku: Itu Urusan Sekolah, Kami Hanya Mengetahui
TribunJakarta/Jaisy Rahman Tohir
Ketua Komite SDN Pondok Pucung 2, Suryadi, saat ditemui di sekolah, Senin (1/7/2019). 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Jaisy Rahman Tohir

TRIBUNJAKARTA.COM, PONDOK AREN- Komite SDN Pondok Pucung 2 menjadi sorotan saat kasus dugaan pungli di sekolah itu muncul ke permukaan.

Pasalnya, Komite merupakan jembatan antara pihak sekolah dan wali murid.

Dugaan pungli terkait uang komputer, instalasi proyektor dan pembelian buku, seluruhnya dikaitkan dengan Komite.

Seperti diberitakan TribunJakarta.com sebelumnya, dugaan pungli SDN Pondok Pucung 2, disuarakan oleh mantan guru honorernya, Rumini.

Rumini diduga dipecat lantaran membuat gaduh sekolah dengan protes-protesnya soal pungutan yang memberatkan wali murid.

Ketua Komite SDN Pondok Pucung 2, Suryadi, mengatakan ia tidak tahu menahu masalah pembelian buku. Ia melemparnya ke pihak sekolah.

Padahal, menurut sejumlah wali murid yang TribunJakarta.com temui, mereka membeli buku dengan cara kolektif ke perwakilan setiap kelas yang disebut dengan paguyuban.

"Kalau buku, bukan urusan komite. Tapi ke sekolah, ada aturan mainnya dan ada aturannya. Kami hanya mengetahui saja," ujar Suryadi saat ditemui di sekolah yang berlokasi di kecamatan Pondok Aren itu, Senin (1/7/2019).

Komisi II DPRD Tangsel Akusi Setiap Tahun Terima Laporan Kasus Pungli di Sekolah

Wali Kota dan Dindikbud Tangsel Disebut Tidak Mampu Berantas Pungli di Sekolah

Protes Pungli di Sekolah Tempat Bekerja, Guru Honorer SD di Tangsel Diintimidasi dan Dipecat Sepihak

Sedangkan untuk uang komputer dan instalasi proyektor, Suryadi mengatakan, hal itu sudah sesuai kesepakatan komite dengan wali murid.

"Kita ini ada paguyuban kelas. Saya dan paguyuban kelas kerja sama nih, karena kalau kita back up semua dari 550 (siswa) kan enggak mungkin, komunikasi sendiri-sendiri. Dari paguyuban kelas Ketua sekretaris bendahara dan anggota, tidak semua dong, 500 kumpul semua ketika disampaikan secara sosialisasi, jadi perwakilan," jelasnya.

Ia juga menjelaskan semua rapat komite terkait pengambilan keputusan soal biaya ada notulensinya.

"Ada semua notulensinya, makanya kemaren dikopi semua diserahkan ke dinas," jelasnya.

Penulis: Jaisy Rahman Tohir
Editor: Erik Sinaga
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved