Komisi II DPRD Tangsel Akusi Setiap Tahun Terima Laporan Kasus Pungli di Sekolah

Wakil Ketua Komisi II DPRD Tangsel, Sri Lintang Rosi Aryani, menyebut kasus pungli di sekolah SD dan SMP di Tangsel sudah sering terjadi.

Komisi II DPRD Tangsel Akusi Setiap Tahun Terima Laporan Kasus Pungli di Sekolah
TRIBUNJAKARTA.COM/JAISY RAHMAN TOHIR
Tampak depan SDN Pondok Pucung 2, Tanggerang Selatan, Jumat (28/6/2019). 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Jaisy Rahman Tohir

TRIBUNJAKARTA.COM, PONDOK AREN - Wakil Ketua Komisi II DPRD Tangerang Selatan (Tangsel), Sri Lintang Rosi Aryani, menyebut kasus pungli di sekolah SD dan SMP di Tangsel sudah sering terjadi.

Lintang bahkan mengatakan, setiap tahun ada saja laporan terkait pungutan liar (pungli) di institusi yang seharusnya jauh dari praktik penyelewengan itu.

Kasus dugaan pungli di SDN Pondok Pucung 2 yang lantang disuarkan mantan guru honorernya, Rumini, hanya satu di antaranya saja.

Salah satu yang sering diadukan adalah terkait buku lembar kerja (LK) yang dibebankan kepada siswa.

"Kalau kita hampir setiap tahun, setelah ada kasus, ketika ada rapat, komisi dua kan kita menanyakan nanti Kadis kan menjawab. Kita bilang pastikan kalau regulasi kita tidak ada pungutan terkait misalnya buku LK, ya kita menyosialisasikan kepada masyarakat buku LK gratis. Ada yg memang perlu bayar, seperti seragam," ujar Lintang ketika dihubungi, Senin (1/7/2019).

Lintang menegaskan bahwa penyediaan buku bagi siswa adalah kewajiban sesuai arahan pemerintah.

"Kalau misalnya uang buku, buku itu memang nantinya termasuk program pemerintah buku gratis, ya harusnya gratis," jelasnya.

Lintang memahami kasus Rumini seperti sebuah persekongkolan.

Rumini harus dikorbankan karena ia berontak dan membongkar kasus rekannya sendiri di kelas.

Halaman
1234
Penulis: Jaisy Rahman Tohir
Editor: Ferdinand Waskita Suryacahya
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved