Wakil Ketua Pansus: Cawagub DKI Harus Bayar Denda Rp 50 Miliar Jika Mundur Usai Ditetapkan

Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) pemilihan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Bestari Barus mengingatkan kepada calon pengganti Sandiaga Uno.

Wakil Ketua Pansus: Cawagub DKI Harus Bayar Denda Rp 50 Miliar Jika Mundur Usai Ditetapkan
Warta Kota/angga bhagya nugraha
Anggota DPRD terpilih periode 2014-2019 Bestari Barus dari fraksi Partai Nasional Demokrat (NasDem) saat ditemui di Gedung DPRD, Jakarta Pusat, Rabu (3/9/2014). 

Laporan wartawan TribunJakarta.com, Pebby Adhe Liana

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) pemilihan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Bestari Barus mengingatkan kepada calon pengganti Sandiaga Uno.

Ia mengingatkan calon yang sudah diusung agar tak mengundurkan diri usai ditetapkan sebagai calon pendamping Anies.

Sebab, menurut Bestari, para calon bisa didenda hingga miliaran rupiah apabila mundur usai ditetapkan.

Hal ini ia sampaikan mengingat salah satu kandidat, yakni Mantan Wakil Wali Kota Bekasi Ahmad Syaikhu, berhasil mendapatkan suara untuk melenggang ke DPR RI pada pemilihan legislatif 2019 kemarin.

"Pokoknya kalau sudah ditetapkan (sebagai calon) enggak boleh mundur, kalau mundur ya harus bayar Rp 50 Miliar," ujar Bestari di DPRD DKI Jakarta, Senin (1/7/2019).

Ahmad Syaikhu saat dijumpai di Bekasi, Kamis (18/4/2019)
Ahmad Syaikhu saat dijumpai di Bekasi, Kamis (18/4/2019) (TribunJakarta/Yusuf Bachtiar)

Bestari mengatakan, aturan tersebut sudah dituangkan dalam tata tertib pemilihan yang disusun oleh anggota pansus.

Selain itu, dalam pasal 191 undang-undang Nomor 1 tahun 2015 dan revisinya Nomor 8 tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah, dijelaskan bahwa calon kepala daerah yang mengundurkan diri usai di tetapkan, akan dipidana atau dikenakan sanksi.

Aturan tersebut berbunyi :

Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon Wakil
Walikota yang dengan sengaja mengundurkan diri setelah penetapan pasangan calon sampai dengan pelaksanaan pemungutan suara putaran pertama, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 24 bulan dan paling lama 60 bulan dan denda paling sedikit Rp 25 miliar dan paling banyak Rp 50 miliar.

Halaman
123
Penulis: Pebby Ade Liana
Editor: Ferdinand Waskita Suryacahya
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved