Breaking News:

Pemerintah Kota Jakarta Utara Data Penduduk Non Permanen di Pejagalan

Sekretaris Kota Jakarta Utara, Desi Putra mengatakan, pendataan kependudukan sudah dilakukan sebanyak empat empat kali sepanjang 2019.

Penulis: Afriyani Garnis | Editor: Wahyu Aji
TRIBUNJAKARTA.COM/AFRIYANI GANIS
Suasana pendataan kependudukan di Kantor RW 04 Kelurahan Pejagalan, Penjaringan, Jakarta Utara, (3/7/2019). 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Afriyani Garnis

TRIBUNJAKARTA.COM, PENJARINGAN - Pemerintah Kota Jakarta Utara kembali menggelar pendataan kependudukan di kawasan Pejagalan, Penjaringan, Jakarta Utara, Rabu (3/7/2019).

Sekretaris Kota Jakarta Utara, Desi Putra mengatakan, pendataan kependudukan sudah dilakukan sebanyak empat empat kali sepanjang 2019.

Dan untuk pendataan yang keempat kalinya ini difokuskan pada penduduk non permanen pasca lebaran.

“Kegiatan ini bukan yang pertama kalinya dilakukan oleh Sudin Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Jakarta Utara. Pertama digelar di Kelurahan Tugu Utara, kedua di Kelurahan Penjaringn, ketiga di Kelurahan Pegangsaan Dua, dan kali ini di Kelurahan Pejagalan,” kata Desi Putra, saat ditemui di Kantor RW 04 Kelurahan Pejagalan, Penjaringan, Jakarta Utara, (3/7/2019).

Hingga saat ini tercatat sebanyak 5.228 jiwa penduduk non permanen di Jakarta Utara.

Data tersebut merupakan hasil kolaborasi antara pemerintah bersama masyarakat yang turut andil dalam pendataan penduduk non permanen.

“Peran ini tidak hanya milik ASN (Aparatur Sipil Negara), tapi melibatkan masyarakat, dalam hal ini pengurus RT/RW yang mendata di lingkungan masing-masing. Sehingga kita bisa akan temukan penduduk non permanen ini,” jelas Desi.

Sementara itu, Kepala Dinas Dukcapil DKI Jakarta, Dhany Sukma menerangkan, pendataan kependudukan ini merupakan cara pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dokumentasi kependudukan masyarakat.

Kesadaran masyarakat terhadap tertib administrasi kependudukan pun dinilainya tinggi, apalagi dengan adanya program Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (GISA).

“InshaAllah dengan adanya kegiatan-kegiatan intervensi langsung kepada masyarakat mudah-mudahan bisa menumbuhkan kesadaran yang tinggi bagi masyarakat. Bukan hanya masyarakat saja, tapi kita sebagai aparatur pelaksana penyelenggara pelayanan juga memiliki kesadaran tinggi bahwa kita lah yang bertugas memenuhi hak-hak dokumen warga,” ujarnya.

Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved