Breaking News:

Sebut Rekonsiliasi Bukan Demi Rakyat, Haris Azhar Bahas Soal Pelanggaran HAM Prabowo & Pidato Jokowi

Haris Azhar tak percaya rencana rekonsiliasi kubu Prabowo Subianto dan Jokowi demi kepentingan rakyat.

YouTube Najwa Shihab
Direktur Kantor Hukum dan HAM Lokataru Haris Azhar tak percaya rencana rekonsiliasi kubu Prabowo Subianto dan Jokowi demi kepentingan rakyat. 

Padahal janji tersebut Jokowi ucapkan di dalam Nawacita dan dua pidatonya di peringatan hari HAM pada tahun 2015 dan 2016.

Jokowi - KH Maruf Amin
Jokowi - KH Maruf Amin (Instagram @jokowi)

Disebut Berkelahi hingga Memelas ke Elvia Cerolline, Billy Syahputra: Gila Matinya Diuruk Tanah Loh!

Sudjiwo Tedjo Klaim Seluruh Seniman Merapat ke Jokowi, Budiman Sudjatmiko Tunjukkan Reaksi Ini

"Sebaliknya Jokowi sendiri punya catatan gagal memenuhi soal Hak Asasi Manusia ada di Nawacita dan di dua pidatonya di hari HAM tahun 2015 dan 2016," tutur Haris Azhar.

Hari Azhar menganggap baik Jokowi dan Prabowo Subianto, keduanya sama-sama gagal memenuhi kewajiban kepada rakyat.

 "Sama-sama lunglai, rekonsialisi hanya untuk menyalamatkan wahanya masing-masing, tapi gagal untuk memenuhi kewajibannya kepada masyrakat," jelas Haris Azhar.

Anggap Jokowi yang Harusnya Temui Prabowo, Sudjiwo Tedjo Samakan Dengan Hubungan Suami & Istri

Viral 2 Wanita Berantem di Acara Tompi & Glenn Fredly, Najwa Shihab: Ini Epic, Ada yang Kenal?

 

Rekonsiliasi Diminta Jangan Sebatas Ajang Bagi-bagi Kekuasaan

Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi ( Perludem) mendorong terjadinya rekonsiliasi usai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas sengketa hasil Pilpres 2019.

Semua pihak diminta untuk kembali bersatu dan melanjutkan pembangunan bangsa.

"Pasca-putusan MK ini, semua pihak dan selurun elemen bangsa harus bergeser ke agenda berikut yang jauh lebih penting yakni rekonsiliasi bangsa dan memikirkan keberlangsuangan kehidupan dan pembangunan negara ke depan," kata Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini melalui keterangan tertulisnya, Jumat (28/6/2019).

Sebagai negara demokrasi yang berlandaskan hukum, Titi mengatakan, semua pihak yang terlibat dalam persidangan wajib untuk menerima dan menghormati putusan MK.

Apalagi, putusan MK adalah putusan yang bersifat final dan mengikat berdasar pada fakta dan bukti hukum yang sudah dipertimbangkan secara baik dan akuntabel.

Halaman
1234
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved