Kemenhub Tidak Melarang Gojek dan Grab untuk Memberikan Diskon kepada Penggguna Jasa

Kemenhub mengharapkan kepada Gojek dan Grab agar tidak mengaplikasikan diskon di bawah tarif batas bawah

Kemenhub Tidak Melarang Gojek dan Grab untuk Memberikan Diskon kepada Penggguna Jasa
https://www.go-jek.com/blog/promo-17-agustus/
Promo Gojek 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Muhammad Rizki Hidayat

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub, Budi Setiyadi, menyebut pihak Kemenhub tidak melarang Gojek dan Grab untuk menerapkan diskon kepada pengguna aplikasinya.

Budi, sapaannya, mengatakan sudah membuat surat edaran kepada Gojek dan Grab perihal promo biaya jasa.

"Tapi surat edaran ini sifatnya bukan semacam pelarangan. Kami tidak melarang kepada kedua aplikator itu untuk melakukan diskon atau promo," kata Budi, pada konferensi pers kepada Wartawan, di kantor Kemenhub, Jakarta Pusat, Jumat (5/7/2019).

Surat edaran tersebut, lanjutnya, berisi harapan kerja sama dengan pihak Gojek dan Grab.

"Karena kami sudah melakukan rapat dan koordinasi dengan sangat intens, dengan beberapa kementerian lembaga atau badan yang terkait dengan masalah pengawasan untuk tarif," jelas Budi.

Terkhusus dalam hal ini, kata Budi, yaitu pihak Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

Anies Baswedan Bakal Larang Event di Jakarta Pakai Generator Berbahan Bakar Minyak

Hilarius Tewas dengan 9 Luka Tusuk Usai Pesta Miras di Pantai Ancol

"Kami juga sudah koordinasi dengan KPPU. Kesimpulannya, diskon atau tarif tidak dilarang. Silakan boleh dilakukan," imbuh Budi.

Namun, sambungnya, Kemenhub mengharapkan kepada Gojek dan Grab agar tidak mengaplikasikan diskon di bawah tarif batas bawah.

"Harapan Kemenhub, dua aplikator itu tidak menerapkan diskon atau tarif di bawah tarif batas bawah. Jadi silakan memainkan diskon," ucapnya.

Jika di antara pihak Gojek dan Grab menerapkan diskon di bawah tarif batas bawah, lanjutnya, maka ada potensi persaingan tidak sehat.

"Kalau dua aplikator itu melaksanakannya, artinya ada potensi persaingan tidak sehat. Nanti mungkin KPPU yang akan melaksanakan pengawasannya," pungkasnya.

Penulis: Muhammad Rizki Hidayat
Editor: Muhammad Zulfikar
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved