Ombudsman Dalami Dugaan Pungli di SDN Pondok Pucung 2

Teguh mengatakan, pihaknya berkonsentrasi terhadap dua hal pada kasus Rumini ini, yakni pemecatan dan dugaan pungli

Ombudsman Dalami Dugaan Pungli di SDN Pondok Pucung 2
TRIBUNJAKARTA.COM/JAISY RAHMAN TOHIR
Tampak depan SDN Pondok Pucung 2, Tangerang Selatan, Jumat (28/6/2019). 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Jaisy Rahman

TRIBUNJAKARTA.COM, TANGERANG SELATAN - Kasus dugaan pungutan liar (pungli) di SDN Pondok Pucung 2, Tangerang Selatan (Tangsel) sudah mendapat sorotan masyarakat luas.

Seperti diberitakanTribunJakarta.com sebelumnya, kasus dugaan pungli itu disuarakan mantan guru honorernya, Rumini (44).

Sebelumnya, dari 2018, Rumini melaporkan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Tangsel terkait dugaan pungli berupa uang komputer, uang instalasi protektor, uang kegiatan sekolah hingga buku yang dibebankan kepada murid sendiri.

Di saat yang sama, Kepala Sekolah SDN Pondok Pucung 2, melaporkan Rumini ke Dindikbud juga, karena tidak cakap dalam mengajar.

Dindikbud menindaklanjuti dengan menurunkan tim investigasi dan hasilnya adalah pemecatan buat Rumini. Sedangkan dugaan pungli dibantah semua.

Namun tanda tanya masih tersisa di kasus itu, pasalnya sejumlah wali murid mengaku dipungut pihak sekolah seperti yang disuarakan Rumini.

Ombudsman pun turun tangan, mereka tengah mempersiapkan tim untuk mengusut kasus dugaan pungli tersebut.

Polisi Tangkap Dua Pelaku Penusukan Terhadap Pria di Ancol

Anies Baswedan: DKI Punya 27 Juta Penduduk Lansia di 2020

"Iya kita akan periksa. Masih disiapkan dulu timnya ya," kata Teguh P Nugroho, Kepala Ombudsman perwakilan Jakarta Raya, saat dihubungi TribunJakarta.com, Jumat (5/7/2019).

Teguh mengatakan, pihaknya berkonsentrasi terhadap dua hal pada kasus Rumini ini, yakni pemecatan dan dugaan pungli.

"Ada dugaan mal adminitrasi dalam pemecatannya. Nanti kita dalami ada atau tidak," jelasnya.

Sedangkan terkait dugaan pungli, Teguh menyoroti hal pungutan yang disebut pihak sekolah dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tangsel sebagai sumbangan.

"Kalau tidak sesuai dengan PP 48 dan Permendikbud 75, ya sekolahnya melakukan pungli. Ya harus mengembalikan," jelasnya.

Penulis: Jaisy Rahman Tohir
Editor: Muhammad Zulfikar
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved