Breaking News:

Berperan Pembangunan Nasional, Pemkot Jakarta Utara Gelar Sosialisasi Pengadaan Barang dan Jasa

Disebutkannya pengadaan barang/jasa pemerintah mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional.

TRIBUNJAKARTA.COM/AFRIYANI GANIS
Sosialisasi peraturan pengadaan barang dan jasa di kantor Wali Kota Jakarta Utara, Selasa (9/7/2019). 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Afriyani Garnis

TRIBUNJAKARTA.COM, TANJUNG PRIOK - Sosialisasi peraturan pengadaan barang dan jasa memalui swakelola tipe 3 dan 4 dilaksanakan hari ini di Ruang Bahari, Kantor Wali Kota Jakarta Utara, Selasa (9/7/2019).

Wali Kota Jakarta Utara, Syamsuddin Lologau membuka langsung kegiatan yang dihadiri camat, lurah dan Suku Dinas yang ada di Jakarta Utara itu.

Disebutkannya pengadaan barang/jasa pemerintah mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional.

Hal tersebut dilakukan untuk peningkatan pelayanan publik dan pengembangan perekonomian nasional dan daerah.

"Saya harap dengan adanya sosialisasi ini maka proses pengadaan barang/jasa pemerintah di Jakarta Utara akan semakin bagus dan terarah. Melalui swakelola 3 dan 4, masyarakat dilibatkan langsung dalam proses pengadaan barang/jasa sehingga mampu menyentuh kebutuhan masyarakat," jelas Syamsuddin Lologau saat ditemui, Selasa (9/7/2019)

Dalam kesempatan itu juga, Wali Kota Jakarta Utara itu juga menghimbau kepada peserta sosialisasi untuk dapat memahami dan menerapkan berbagai materi dan informasi yang disampaikan narasumber dari Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia (IAPI), Irmansyah.

"Manfaatkan waktu ini dengan sebaik-baiknya untuk mendengarkan penjelasan dari narasumber dan bisa segera diimplementasikan dengan baik," imbaunya.

ASN Kota Tangerang Akan Meningkatkan Kualitas Pengadaan Barang dan Jasa

Diketahui, Proses pengadaan barang/jasa pemerintah melalui swakelola mengacu kepada Perpres Nomor 16 Tahun 2018 dan peraturan LKPP Nomor 8 Tahun 2018.

"Dalam melaksanakan swakelola jangan bertentangan dengan aturan yang disepakati dan harus mengacu pada hukum yang ada. Semua harus melalui proses dan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaannya bisa maksimal," tegasnya.

Sebelumnya, Pengadaan barang dan jasa sudah diaplikasikan 
Di Kepulauan Seribu yang melibatkan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi).

Sementara itu, Kepala Unit Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu, M. Chamdan mengatakan, organisasi masyarakat sebagai pelaksana swakelola tipe 3 dan kelompok masyarakat sebagai pelaksana swakelola 4.

"Persyaratan yang harus dipenuhi diantaranya perencanaan anggaran berbadan hukum, anggaran dasar dan rumah tangga, NPWP, struktur organisasi, neraca keuangan harus diaudit selama 3 tahun dan lain-lain. Masyarakat dilibatkan langsung untuk mengelola 20 % anggaran APBD dan semua ada aturan dan pengawasannya," ujarnya.

Penulis: Afriyani Garnis
Editor: Wahyu Aji
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved