Kebijakan Ganjil Genap

Gubernur Anies Ditantang Tetapkan Peraturan Ganjil Genap Jadi 15 Jam Per Hari

Ia berpendapat masyarakat saat itu dapat memaklumi aturan ganjil-genap (fullday) dalam momentum hajatan Asian Games 2018.

Gubernur Anies Ditantang Tetapkan Peraturan Ganjil Genap Jadi 15 Jam Per Hari
Kompas Images/MAULANA MAHARDHIKA
Sejumlah kendaraan melaju di Gerbang Tol Cibubur 2 Tol Jagorawi, Jakarta, Senin (16/4/2018). Uji coba yang dilakukan setiap hari Senin-Jumat kecuali hari libur nasional tersebut dimulai pukul 06.00 hingga 09.00 WIB diharapkan dapat mengurai kemacetan. 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reynas Abdila

TRIBUNJAKARTA.COM, PALMERAH - Wacana penerapan aturan ganjil genap hingga 15 jam per hari di DKI Jakarta kembali muncul ke permukaan.

Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) mengusulkan agar kembali diberlakukan aturan ganjil-genap kendaraan roda empat di DKI Jakarta seperti saat pelaksanaan Asian Games 2018.

BPTJ melayangkan surat usulan kepada Kementerian Perhubungan dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melalui surat bernomor TJ.102/1/2/BPTJ-2019.

Surat tersebut ditandatangani Kepala BPTJ Bambang Prihartono pada Selasa (8/7/2019).

Viral Pemilik Karaoke Tolak Ditutup Satpol PP, Mukhlis: Kalau Semua di Surga Neraka Siapa yang Isi

Seberapa efektif aturan tersebut untuk mengurangi volume lalu lintas yang selama ini bikin macet Ibu?

“Saya kira itu usulan bagus. Namun berat kalau aturan ganjil-genap seperti Asian Games 2018 kembali diberlakukan,” kata pengamat transportasi Dharmaningtyas saat dihubungi Tribunnews, Rabu (10/7/2019).

Ia berpendapat masyarakat saat itu dapat memaklumi aturan ganjil-genap (fullday) dalam momentum hajatan Asian Games 2018.

Demi Selamatkan Bola Voli Petugas Pemadam Kebakaran di Duren Sawit Terjun ke Kanal Banjir Timur

Aturan ganjil-genap saat Asian Games 2018 diberlakukan mulai pukul 06.00 WIB hingga 21.00 WIB.

Lalu lintas di Jakarta memang terasa lebih lega. 

Masyarakat mendadak menjadi patuh berkendara, itu kembali lagi karena Indonesia sedang menjadi tuan rumah pagelaran olahraga terbesar se-Asia.

“Kalau sekarang aturan ini diberlakukan (lagi). Berani tidak gubernurnya?” lugasnya.

Direktur Eksekutif Institut Studi Transportasi (Instran) itu menilai ketimbang memberlakukan apa yang sudah pernah dilakukan, lebih baik melarang semua pihak untuk menggunakan public transportation.

Menurutnya, tinggal tugas dari penyedia transportasi untuk terus konsisten menambah jumlah armada, terlebih bagi para kaum urban.

“Sekarang tidak ada alasan lagi, yang di Bogor bisa pakai kereta (commuter line). Di Bekasi sebentar lagi ada LRT juga. Sudah ada MRT ditambah busway (Transjakarta). Apa lagi yang kurang tinggal mengedukasi masyarakat naik kendaraan umum,” papar Dharmaningtyas.

Editor: Wahyu Aji
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved