Kerjasama dengan Ditjen Pajak, Dinas Pendidikan DKI Ingatkan Jangan Coba Main-main dengan KJP

"Enggak bisa dong. Kami kan ada sistem yang kesambung sama pajak," kata Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik).

Kerjasama dengan Ditjen Pajak, Dinas Pendidikan DKI Ingatkan Jangan Coba Main-main dengan KJP
TribunJakarta.com/Pebby Ade Liana
Kadisdik DKI Jakarta Ratiyono, di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (8/5/2019). 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Pebby Adhe Liana

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Memasuki tahun ajaran baru, Dinas Pendidikan DKI Jakarta menegaskan kepada seluruh orangtua murid bahwa program Kartu Jakarta Pintar (KJP) hanya diperuntukan bagi masyarakat yang kurang mampu.

Untuk itu, ia mengingatkan kepada warga yang berstatus ekonomi menengah ke atas untuk tidak coba-coba ikut mengajukan data diri sang anak untuk memiliki KJP ketika masuk sekolah.

"Enggak bisa dong. Kami kan ada sistem yang kesambung sama pajak," kata Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) DKI Jakarta Ratiyono saat dihubungi, Jumat (12/7/2019).

Ratiyono mengatakan, tahun ini orangtua murid tak bisa sembarang mengajukan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang diperoleh dari masing-masing ketua RT dan RW setempat.

Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Larang Sekolah Sediakan Lahan Parkir untuk Pelajar SMA

Nantinya, lewat surat yang diajukan tersebut Dinas Pendidikan akan dilakukan pengecekan dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang dimiliki oleh setiap siswa.

"Kami cek NIKnya, kami  bisa lihat apakah punya kendaraan pribadi, punya motor, rumahnya pajaknya gede, ya kalau begitu gak bisa kita kasih KJP," bebernya.

Lewat sistem yang tersambung dengan pajak daerah itu, Dinas Pendidikan DKI Jakarta bisa memantau tanggungan pajak yang dimiliki oleh masing-masing keluarga.

Sehingga, jika salah satu orangtua murid kedapatan telah berbohong maka Dinas Pendidikan dapat dengan mudahnya mengetahui melalui sitem integrasi tersebut. Ia pun menegaskan agar para orangtua murid tak melakukan tipu-tipu hanya untuk dapat KJP.

"Pokoknya zaman sekarang jangan nipu. Kalau kaya jangan minta KJP. Itukan untuk orang yang betul-betul gak mampu," tegasnya.

Penulis: Pebby Ade Liana
Editor: Wahyu Aji
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved