Jaksa Tolak Seluruh Nota Pembelaan Mantan Ketum PSSI Joko Driyono

Jaksa penuntut umum menolak seluruh nota pembelaan atau pleidoi tim penasihat hukum Joko Driyono alias Jokdri.

Jaksa Tolak Seluruh Nota Pembelaan Mantan Ketum PSSI Joko Driyono
TribunJakarta.com/Annas Furqon Hakim
Joko Driyono, terdakwa kasus perusakan barang bukti terkait pengaturan skor Liga Indonesia selesai menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (15/7/2019). 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Annas Furqon Hakim

TRIBUNJAKARTA.COM, PASAR MINGGU - Jaksa penuntut umum menolak seluruh nota pembelaan atau pleidoi tim penasihat hukum Joko Driyono alias Jokdri.

Tanggapan atau replik jaksa tersebut dibacakan pada sidang perkara perusakan barang bukti terkait pengaturan skor Liga Indonesia di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Pasar Minggu, Senin (15/7/2019).

"Menolak nota pembelaan dari terdakwa Joko Driyono dan penasihat hukum untuk seluruhnya," kata jaksa Sigit Hendradi saat membacakan repliknya.

Sigit menilai Jokdri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menghilangkan, menghancurkan, dan merusak barang bukti yang tengah dalam penguasaan pihak berwenang, yakni Satgas Anti Mafia Bola.

Oleh karena itu, Jokdri didakwa melanggar Pasal 235 Jo Pasal 233 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Jaksa pun tetap pada tuntutannya, yaitu meminta Majelis Hakim menjantuhkan hukuman dua tahun enam bulan penjara.

"Ya (Jokdri) terbukti bersalah, sesuai dengan tuntutan," tutur Sigit usai persidangan.

Sementara itu, Jokdri tidak banyak memberikan komentar atas replik yang dibacakan Jaksa.

"Ya kita ikutin saja prosesnya," ujar mantan Plt Ketua Umum PSSI itu sembari berjalan menuju mobil tahanan Kejaksaan.

Sebelumnya, penasihat hukum Jokdri, Mustofa Abidin, mengatakan dalam pleidoinya bahwa tidak ada pasal dari dakwaan Jaksa yang dapat dikenakan kepada kliennya.

"Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa sama sekali tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana ditentukan dalam dakwaan kedua subsidair, yakni Pasal 235 Jo Pasal 233 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP," ujar Mustofa pada sidang yang digelar pada Kamis (11/7/2019).

Penulis: Annas Furqon Hakim
Editor: Y Gustaman
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved