Tolak Nota Pembelaan Mantan Ketum PSSI Joko Driyono, Ini 3 Poin Bantahan Jaksa

JPU Sigit Hendradi menilai Joko Driyono alias Jokdri terbukti bersalah telah melakukan perusakan barang bukti terkait pengaturan skor Liga Indonesia.

Tolak Nota Pembelaan Mantan Ketum PSSI Joko Driyono, Ini 3 Poin Bantahan Jaksa
TribunJakarta.com/Annas Furqon Hakim
Joko Driyono, terdakwa kasus perusakan barang bukti terkait pengaturan skor Liga Indonesia selesai menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (15/7/2019). 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Annas Furqon Hakim

TRIBUNJAKARTA.COM, PASAR MINGGU - Jaksa Penuntut Umum (JPU) Sigit Hendradi menilai Joko Driyono alias Jokdri terbukti bersalah telah melakukan perusakan barang bukti terkait pengaturan skor Liga Indonesia.

Jaksa pun menolak seluruh nota pembelaan atau pleidoi yang disampaikan Jokdri dan penasihat hukumnya.

Terdapat tiga poin yang menjadi tanggapan atau replik Jaksa pada sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Ampera Raya, Pasar Minggu, Senin (15/7/2019).

Pertama adalah soal unsur kesengajaan. Menurut Sigit, dalil penasihat hukum yang menyatakan Jokdri tidak memiliki kesengajaan saat berupaya merusak barang bukti adalah kesesatan fakta.

"Makanya tadi saya uraikan peristiwa-peristiwanya dari awal sampai akhir. Mulai dari terdakwa mengetahui ada penyegelan, lalu dia timbul kekhawatiran bahwa nanti penggeledahan akan serampangan," kata Sigit.

Poin kedua, lanjut Sigit, adalah pembahasan mengenai kunci palsu. Ia mengatakan, kunci palsu itu bermakna kiasan karena Mardani Mogot, sopir Jokdri, memasuki ruangan yang telah dipasang garis Polisi.

"Memang betul itu ruangan kerja Pak Joko. Tapi ketika dipasang garis Polisi, penguasaan itu beralih ke penyidik Satgas Anti Mafia Bola. Seharusnya siapa pun yang masuk harus izin. Nah itu lah palsu, karena tidak izin," terangnya.

Terakhir, Jaksa membantah dalil penasihat hukum Jokdri yang mengatakan objek perbuatan harus berupa barang bukti yang terkait dengan dugaan pengaturan di Banjarnegara.

"Saya bantah di situ karena Pasal 233 tidak mensyaratkan itu. Kecuali Pasal 231 KUHP, itu ada syaratnya, barang bukti sitaan, disita dulu pengadilan. Kalau 233 tidak ada. Itu alasan saya," pungkas Sigit.

Halaman
1234
Penulis: Annas Furqon Hakim
Editor: Ferdinand Waskita Suryacahya
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved