VIDEO Politikus PSI Minta KPK Awasi Proses Pemilihan Cawagub DKI Jakarta

Caleg DPRD terpilih DKI Jakarta, Eneng Maliyanasari, menyebut DPRD Jakarta tak terbuka kepada publik mengenai pemilihan cawagub DKI Jakarta.

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Muhammad Rizki Hidayat

TRIBUNJAKARTA.COM, TANAH ABANG - Caleg DPRD DKI Jakarta terpilih, Eneng Maliyanasari, menyebut DPRD Jakarta tak terbuka kepada publik mengenai pemilihan calon wakil gubernur (cawagub) DKI Jakarta.

Maliy, sapaannya, mengatakan pemilihan cawagub DKI Jakarta ini merupakan momentum bagi masyarakat untuk mengetahui latar belakang calon pendamping Gubernur Jakarta, Anies Baswedan.

"Jadi, kita mendorong untuk DPRD, minimal, seminimal-minimalnya mungkin kasih profil-nya. Atau mungkin visi dan misinya," kata Maliy, di kantor DPW Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Jakarta Pusat, Senin (15/7/2019).

Maliy meminta DPRD harus menunjukkan data-data mengenai cawagub DKI Jakarta jika tak melibatkan publik.

"Misalnya tidak melibatkan atensi publik, tapi minimal ada data lah," ucap Maliy.

Tujuannya, kata Maliy, agar publik mengetahui mengapa DPRD DKI Jakarta memilih dua nama tersebut.

"Kenapa, misalnya dua orang ini menjadi calon kuat untuk mereka pilih salah satunya," kata Maliy.

PSI Minta Tolong KPK

Caleg DPRD DKI Jakarta terpilih, Eneng Maliyanasari di kantor DPW Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Jakarta Pusat, Senin (15/7/2019).
Caleg DPRD DKI Jakarta terpilih, Eneng Maliyanasari di kantor DPW Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Jakarta Pusat, Senin (15/7/2019). (TribunJakarta.com/Muhammad Rizki Hidayat)

Untuk itu, lanjut Politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) itu, pihaknya meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar mengawasi proses pemilihan cawagub DKI Jakarta.

Dikarenakan, kata Maliy, ada potensi transaksional politik di belakang layar.

"Jadi jangan KPK-nya, jangan nanti setelah ada, sudah kejadian, baru digerebek misalnya. Ya sudah sih, kenapa enggak dari sekarang saja dilihat prosesnya. Toh juga KPK punya hak dibandingkan kita sebagai partai politik," tutur Maliy.

VIDEO Murid SMPN 21 Tangerang Pakai Masker ke Sekolah Imbas Terkurung Proyek Pembangunan Tol

Dishub DKI Ungkap Dua Rute Alternatif Lintasan Formula E di Jakarta Tahun 2020

"Karena menjadi contoh sebelumnya di Pemilu 2019 saja, itu sudah ada terdeteksi 25 kasus politik uang dari Bawaslu," tutupnya.

Diketahui, dua cawagub DKI Jakarta ini bernama Ahmad Syaikhu dan Agung Yulianto.

Penulis: Muhammad Rizki Hidayat
Editor: Ferdinand Waskita Suryacahya
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved