PSI Diminta Tak Menggurui KPK Soal Pengawasan Kinerja DPRD DKI Jakarta

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) diminta agar tidak menggurui KPK terkait pengawasan kinerja anggota dewan.

PSI Diminta Tak Menggurui KPK Soal Pengawasan Kinerja DPRD DKI Jakarta
TRIBUNJAKARTA.COM/MUHAMMAD RIZKI HIDAYAT
Caleg DPRD terpilih PSI Jakarta, Eneng Maliyanasari (paling kiri), Wakil Ketua DPW PSI Jakarta, Rian Ernest (tengah, dan caleg DPRD terpilih PSI Jakarta, August Hamonangan (paling kanan), saat memberi keterangan kepada Wartawan, di kantor DPW PSI, Jakarta Pusat, Senin (15/7/2019). 

Laporan wartawan TribunJakarta.com, Pebby Adhe Liana

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Wakil Ketua Pansus Pemilihan Wagub DKI Jakarta Bestari Barus meminta Partai Solidaritas Indonesia (PSI) agar tidak menggurui KPK terkait pengawasan kinerja anggota dewan.

Ungkapan tersebut ia lontarkan menanggapi pernyataan Wakil Ketua DPW PSI DKI jakarta Rian Ernest yang menyebut ada rumor politik uang dalam proses pemilihan wagub DKI.

"Saya mengimbau temen-temen PSI agar tidak lagi melakukan kampanye-kampanye. Pemilu sudah selesai, jangan mendompleng dan menggurui KPK harus berbuat apa, seakan-akan dia yang paling peduli terhadap urusan anti korupsi," ujar Bestari di DPRD DKI Jakarta, Selasa (16/7/2019).

"Kita semua di DPRD ini paham betul bahwa teman-teman di KPK mengawasi kita. Jadi jangan mendompleng untuk menaikan elektabilitas," kata dia.

Bestari menilai, PSI saat ini hanya sekadar mencari panggung dan mendompleng elektabilitas saja.

Tanpa pernyataan PSI itu Bestari mengaku paham betul jika kinerja anggota dewan selalu dalam pengawasan KPK.

Ia menyarankan PSI seharusnya lebih mempersiapkan diri untuk menjadi bagian dari DPRD DKI ketika dilantik pada 26 Agustus 2019 mendatang ketimbang mengurusi rumor.

"Hari ini adalah hari untuk dia bekerja. Buatlah seminar-seminar yang baik untuk meningkatkan kapasitas dari teman-teman PSI untuk mempersiapkan diri, masuk jadi anggota dewan yang dilantik pada tanggal 26 Agustus. Tidak usah kemudian PSI menyetir rumor," kata Bestari.

"PSI ini kan partai bukan LSM, jadi kalau partai kelasnya rumor, itu nanti akan mendapatkan justru hal-hal yang kurang baik respon dari seluruh komunitas pemerintahan daerah," tegasnya.

Penulis: Pebby Ade Liana
Editor: Y Gustaman
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved