Dinas Pendidikan Kota Bekasi Sebut Pembentukan Unit Sekolah Baru Sudah Melalui Tahap Kajian

"Kami sudah melakukan kajian mendalam sejak tahun 2017, pada tahun 2018 semua surat usulan dari RT, RW, Lurah dan Camat semua tuntas," katanya.

Dinas Pendidikan Kota Bekasi Sebut Pembentukan Unit Sekolah Baru Sudah Melalui Tahap Kajian
TRIBUNJAKARTA.COM/Yusuf Bachtiar
Kadisdik Kota Bekasi Inayatullah saat dijumpai di Kantor Disdik Kota Bekasi Bekasi Timur. 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Yusuf Bachtiar

TRIBUNJAKARTA.COM, BEKASI TIMUR - Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bekasi memastikan pembentukan Unit Sekolah Baru (USB) SMP Negeri sudah melalui tahapan kajian mendalam.

Hal ini disampaikan Kepala Disdik Kota Bekasi Inayatullah, Rabu (17/7/2019).

Tahun ajaran 2019/2020 ini, Disdik Kota Bekasi membentuk delapan USB diantaranya SMPN 50, SMPN 51, SMPN 52, SMPN 53, SMPN 54, SMPN 55, SMPN 56 dan SMPN 57.

Delapan USB ini dibuka dan mulai menerima pendaftaran melalui proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

Namun kebijakan pembentukan USB ini rupanya berbuntut protes dari pengelola sekolah swasta yang tergabung dalam Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Kota Bekasi.

BPMS kemarin, Selasa (16/7/2019) menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Pemerintah Kota Bekasi lantaran dampak kebijakan USB yang membuat sejumlah sekolah swasta kekurangan murid.

"Kami sudah melakukan kajian mendalam sejak tahun 2017, pada tahun 2018 semua surat usulan dari RT, RW, Lurah dan Camat semua sudah tuntas," kata Inayatullah.

Selain protes kebijakan pembentukan USB, BMPS juga mempertanyakan jumlah rombongan belajar (rombel) SMP Negeri yang dinilai tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 51 tahun 2018 tentang PPDB, tertera bawha rombel SMP maksimal diisi 32 orang siswa.

Pengelola Sekolah Swasta Protes Pembentukan Unit Sekolah Baru di Bekasi

Terkait hal itu, Inayatullah berdalih kebijakan penambahan jumlah siswa per rombel adalah bentuk diskresi walikota. Pasalnya, terdapat banyak anak usia sekolah yang tidak bisa masuk kalau jumlah siswa per rombel tidak diperbanyak.

"Dalam perwal kan (bisa) 36 sampai 40 siswa. Itu ada dalam perwal perubahan," imbuhnya.

Terkait minimnya minat siswa yang masuk ke sekolah swasta tertentu menurut dia disebabkan tingkat kepercayaan orangtua calon siswa terhadap kualitas sekolah.

Usai aksi unjuk rasa, Disdik selanjutnya akan berupaya mengkomunikasikan ke Walikota untuk diminta mediasi perwakilan BMPS.

"Kalau itu (sekolah swasta) dipercaya insyaallah-lah, semua kita sudah jelaskan ke perwakilan (BMPS) kemarin, tapi mereka tetap mau ketemuan walikota kita akan komunikasikan," ujarnya.

Penulis: Yusuf Bachtiar
Editor: Wahyu Aji
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved