Breaking News:

Ketua DPRD Akui Warga Depok yang Punya Mobil Tapi Tak Punya Garasi Jadi Masalah Baru

Dijumpai di kediamannya, Hendrik lebih menyoroti perihal fasilitas publik parkir untuk warga Kota Depok.

Penulis: Dwi Putra Kesuma
Editor: Wahyu Aji
TRIBUNJAKARTA.COM/DWI PUTRA KESUMA
Ketua DPRD Kota Depok Hendrik Tangke Allo ketika dijumpai di kediamannya, Rabu (17/7/2019). 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dwi Putra Kesuma

TRIBUNJAKARTA.COM, PANCORAN MAS - Ketua DPRD Kota Depok Hendrik Tangke Allo menanggapi rencana revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor II tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Bidang Perhubungan.

Satu diantara sejumlah poin usulan revisi Perda tersebut, adalah mewajibkan setiap warga Kota Depok yang memiliki mobil atau yang baru hendak membeli, wajib memiliki garasi sendiri.

Dijumpai di kediamannya, Hendrik lebih menyoroti perihal fasilitas publik parkir untuk warga Kota Depok.

"Karena tidak memungkinkan, nah kalau bisa tekan itu layanan pengembang dia bikin publik parking. Jadi rumah yangg gak punya garasi itu, dia bisa parkir di lahan yang disiapkan pengembang bekerjasama dengan pemerintah," ujar Hendrik di kediamannya di kawasan Pancoran Mas, Kota Depok, Rabu (17/7/2019).

Ide Wali Kota Putar Lagu Hibur Warga Depok yang Terdampak Macet di Lampu Merah, Begini Lho Liriknya

Dengan adanya fasilitas publik parkir yang menggunakan sistem berbayar atau pun tidak, nantinya tidak ada kendaraan yang parkir di gang didalam perumahan atau pun dipinggir jalan raya.

"Apakah itu nanti berbayar atau gimana ya silahkan, jadi gak ada lagi nanti mobil diparkir di gang-gang atau pinggir jalan, karena punya publik parking di komplek," katanya.

Hendrik mengatakan, apabila warga dipaksa untuk memiliki garasi sendiri akan menimbulkan masalah baru.

"Kalau warga dipaksa bikin garasi yang maaf loh rumahnya sudah sempit gak ada lahan buat garasi dan mobil juga sulit masuk, itu jadi masalah baru," katanya.

Terakhir, Hendrik mengatakan usulan tersebut sudah diterima oleh DPRD dan harus melalui tahap pembahasan.

"Baru usulan, namanya usulan diterima kan masih harus melalui tahapan pembahasan. Makanya tadi saya sampaikan harus dikaji matang sebelum diketok palu, apalagi kalau disertai denda itu kan," ujarnya.

Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved