Komnas Anak Minta Jokowi Ungkap Alasan Pemberian Grasi ke Neil Bantlemen

Sirait mengaku menghormati keputusan Jokowi lantaran grasi merupakan satu hak prerogratif Presiden yang diatur dalam UU.

Komnas Anak Minta Jokowi Ungkap Alasan Pemberian Grasi ke Neil Bantlemen
Istimewa/dokumentasi Polresta Tangerang.
Ketua Komnas Anak Indonesia, Arist Merdeka Sirait saat Seminar Anak Berkebutuhan Khusus di Pusat Pemerintahan Kabupaten Tangerang, Rabu (9/1/2019). 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Bima Putra

TRIBUNJAKARTA.COM, PASAR REBO - Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas Anak) menyesalkan grasi yang diberikan Presiden Joko Widodo kepada terpidana perkara kejahatan seksual, Neil Bantlemen.

Ketua Umum Komisi Nasional Perlindungan Anak Arist Merdeka Sirait meminta Jokowi segera menjelaskan alasannya memberikan grasi kepada Neil yang oleh Mahkamah Agung (MA) dinyatakan bersalah.

"Kami mohon kesediaan bapak Presiden berkenan memberikan kejelasan dan informasi kepada publik mengenai latar belakang, kajian serta pertimbangan utama bapak Presiden mengabulkan permohonan grasi," kata Sirait di Pasar Rebo, Jakarta Timur, Selasa (17/7/2019).

Arist Merdeka Sirait mengaku menghormati keputusan Jokowi lantaran grasi merupakan satu hak prerogratif Presiden yang diatur dalam UU.

Arist Merdeka Sirait: DKI Jakarta Layak Dikategorikan Darurat Kekerasan Anak

Namun grasi yang diberikan kepada pelaku kejahatan seksual terhadap murid Jakarta International School (JIS) itu dikhawatirkan memiliki dampak buruk.

Yakni dampak melemahnya gerakan nasional memutus mata rantai kejahatan seksual mengingat kasusnya tergolong kejahatan luar biasa.

"Tetap menghormati keputusan tersebut sebagai hak preogratif bapak presiden namun keputusan tersebut harus tetap kami pertanyakan," ujarnya.

Permintaan agar Jokowi menjelaskan alasannya memberi grasi terhadap Neil tertuang dalam surat terbuka yang ditujukan ke Jokowi.

Sirait yakin Neil bersalah sebagai pelaku kejahatan seksual terhadap anak karena MA menyatakan Neil harus menjalani hukuman 11 tahun penjara.

"Dengan dikabulkannya grasi tersebut kami nilai juga telah tidak bersesuaian lagi dengan Inpres Nomor 5 Tahun 2014 tentang Gerakan Nasional Menentang Kejahatan Seksual Terhadap Anak," tuturnya.

Neil bebas dari Lapas kelas 1 Cipinang, Jakarta Timur pada Jumat (21/6/2019) dan kini berada di Ontario, Kanada menikmati kebebasannya.

Sebelumnya, Kepala Staf Presiden Moeldoko menyebut satu pertimbangan Jokowi memberikan grasi yakni pertimbangan kemanusiaan.

"Saya pikir persoalan kemanusiaan yang menjadi utama," kata Moeldoko, Senin (15/7/2019).

Penulis: Bima Putra
Editor: Wahyu Aji
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved