VIDEO Minta KPK Telisik Politik Dugaan Uang Pemilihan Wagub DKI, Bestari Minta PSI Tak Menggurui

"Kami semua di DPRD ini paham betul bahwa teman-teman di KPK mengawasi kita. Jadi jangan mendompleng untuk menaikan elektabilitas," kata Bestari.

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Pebby Adhe Liana

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Wakil Ketua Pansus Pemilihan Wakil Gubernur DKI Jakarta Bestari Barus meminta kepada Partai Solidaritas Indonesia (PSI) agar tidak menggurui Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait langkah-langkah dalam mengawasi kinerja anggota dewan.

Ungkapan tersebut, ia lontarkan ketika menanggapi pernyataan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Wilayah (DPW) PSI Rian Ernest terkait adanya dugaan politik uang dalam proses pemilihan wagub DKI.

PSI Dengar Rumor Ada Politik Uang di Balik Pemilihan Wagub DKI, Satu Kursi Ratusan Juta

"Saya menghimbau pada temen-temen PSI agar tidak lagi melakukan kampanye-kampanye. Pemilu sudah selesai, jangan mendompleng dan menggurui KPK harus berbuat apa, seakan-akan dia yang paling peduli terhadap urusan anti korupsi," ujar Bestari di DPRD DKI Jakarta, Selasa (16/7/2019).

"Kami semua di DPRD ini paham betul bahwa teman-teman di KPK mengawasi kita. Jadi jangan mendompleng untuk menaikan elektabilitas," kata dia.

Bestari menilai, PSI saat ini hanya sekedar mencari panggung dan mendompleng elektabilitas saja.

PSI Minta KPK untuk Awasi Proses Pemilih Wakil Gubernur DKI Jakarta

Pasalnya, tanpa pernyataan PSI itu Bestari mengaku paham betul jika kinerja anggota dewan selalu dalam pengawasan KPK.

Ia pun menyarankan bahwa PSI seharusnya lebih mempersiapkan diri untuk menjadi bagian dari DPRD DKI ketika dilantik pada 26 Agustus 2019 mendatang ketimbang mengurusi kabar rumor.

"Hari ini adalah hari untuk dia bekerja. Buatlah seminar-seminar yang baik untuk meningkatkan kapasitas dari teman-teman PSI untuk mempersiapkan diri, masuk jadi anggota dewan yang dilantik pada tanggal 26 Agustus. Tidak usah kemudian PSI menyetir rumor," kata Bestari.

"PSI ini kan partai bukan LSM, jadi kalau partai kelasnya rumor, itu nanti akan mendapatkan justru hal-hal yang kurang baik respon dari seluruh komunitas pemerintahan daerah," katanya.

Penulis: Pebby Ade Liana
Editor: Wahyu Aji
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved