Pemkot Tangerang Vs Kemenkumham

Walikota Tangerang Laporkan Kemenkumham ke Polisi, Mendagri Panggil Arief dan Gubernur Banten

Arief mengatakan, pelaporan itu salah satu jalan untuk menyelesaikan masalah antara Pemkot Tangerang dengan Kemenkumham melalui kepolisian

Walikota Tangerang Laporkan Kemenkumham ke Polisi, Mendagri Panggil Arief dan Gubernur Banten
TRIBUNJAKARTA.COM/EGA ALFREDA
Wali Kota Tangerang, Arief R Wismansyah saat ditemui di Pemerintahan Kota Tangerang terkait perselisihannya dengan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Senin (15/7/2019). 

Ia pun menyayangkan sikap Wali Kota Tangerang yang mengambil tindakan sepihak dengan memutuskan aliran air dan listrik di kantor milik Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) di Tangerang.

Tjahjo mengatakan, tindakan tersebut justru merugikan masyarakat, sebab hal tersebut akan mengganggu pelayanan publik yang berlangsung di kantor-kantor Kemenkum HAM di Tangerang.

"Ini miskomunikasi yang seharusnya Wali Kota tidak boleh melakukan langkah-langkah yang menuduh sesuatu yang belum terkonfirmasi dengan benar," kata Tjahjo.

"Kedua, Wali Kota tidak boleh melangkah sepihak, yang melakukan langkah-langkah yang merugikan publik. Seperti memutus air, memutus listrik," sambung dia.

Perselisihan antara Wali Kota Tangerang dan Menkumham terkait dengan izin pembangunan di lahan milik Kemenkumham di Kota Tangerang. Yasonna menyindir Arief soal perizinan pembangunan di lahan milik Kemenkumham yang tak kunjung terbit.

Rekap Sementara Indonesia Open Hari Kedua: 4 Wakil Lolos ke Babak Kedua, 4 Lainnya Kalah

Persib Bandung Vs Kalteng Putra: Masih Ada Grogi dan Kunci Sukes Maung Bandung

Kalah Telak dari Tira Persikabo, Bos Persija Jakarta Beralasan Pemainnya Kelelahan

Sindiran itu diungkapkan saat peresmian Politeknik Ilmu Pemasyarakatan dan Politeknik Imigrasi di kawasan pusat pemerintahan Kota Tangerang.

Pemkot Tangerang menuding pembangunan gedung saat itu tidak mengantongi izin mendirikan bangunan (IMB).

Arief juga disindir karena mewacanakan lahan Kemenkumham sebagai lahan pertanian.

Arief memutuskan tidak akan memberikan pelayanan di atas lahan Kemenkumham, tepatnya perkantoran di Kompleks Kehakiman dan Pengayoman, Tangerang.

Pelayanan tersebut mencakup penerangan jalan umum, perbaikan drainase, dan pengangkutan sampah.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Wali Kota Tangerang Laporkan Kemenkumham ke Polisi dan Kamis Besok, Mendagri Panggil Wali Kota Tangerang dan Gubernur Banten

Penulis: erik sinaga
Editor: Erik Sinaga
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved