Pemkot Tangerang Vs Kemenkumham

Anggap Tak Tepat Pemkot Tangerang & Kemenkumham Saling Lapor, Mahfud MD: Tindak Pidananya Dimana?

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD angkat suara terkait perseteruan Menkumham Yasonna Laoly dengan Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah.

Anggap Tak Tepat Pemkot Tangerang & Kemenkumham Saling Lapor, Mahfud MD: Tindak Pidananya Dimana?
KOMPAS.com/Indra Akuntono/TRIBUNJAKARTA.COM/EGA ALFREDA/TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Wali Kota Tangerang, Arief R Wismansyah - Mahfud MD - Menkumham Yasonna Laoly. 

Berdasarkan Undang-undang Peradilan, kata Mahfud MD, kasus persengketaan atau perselisihan antar pejabat bisa diselesaikan dengan beberapa cara.

Satu di antaranya melalui administratief beroep.

"Administratief beroep itu penyelesaian internal oleh atasan kedua belah pihak, bukan dipidanakan, ini kan apa yang mau dipidanakan?" ucap Mahfud MD.

"Yang dipakai oleh wailkota Tangerang tanah yang pada dasarnya milik negara, yang dipakai kemenkumham tanah ya pada dasarnya milik negara. Kenapa tidak yang diatasan kedua pejabat yang menyelesaikan soal ini diberikan kepada siapa," tambahnya.

Itu namanya administratief beroep, penyelesaian secara internal bila ada dua pejabat yang bersengketa atau berselisih tentang tugasnya," lanjut Mahfud MD.

Mahfud MD pun menilai jika keputusan melaporkan ke pihak kepolisian bukan hal yang tepat.

"Tindak pidananya itu dimana," kata Mahud MD.

"Misalnya wailkota mencaplok tanah lahan milik negara karena untuk pelayanan publik, itu kan tanahnya milik negara juga, Kemenkumham katanya mencapklok tanah milik daerah, milik daerah kan tanahnya negara juga," tambahnya.

Ikuti Workshop Pelatihan Persija Jakarta, Pelatih MC Utama Petik Banyak Pelajaran Berharga

Beberapa Zodiak Ini Pandai Menyembunyikan Kesedihannya, Kamu Termasuk?

Tak pelak, Mahfud MD menganggap bahwa aksi saling lapor tersebut berlebihan.

"Jadi kalau ke pidanana itu kok berlebihan ya seakan akan ingin memenjarakan orang yang sebenarnya latar belakangnya hanya berebutan untuk melaksanakan tugas dengan baik tugas-tugas pemerintahan," jelas Mahfud MD.

Di sisi lain, Mahfud MD juga mengatakan bahwa dirinya tak melihat adanya tindak pidana dalam perselisahan tersebut.

"Saya tidak melihat ada pidananya, di situ karena tanah tidak berpindah keluar negara, masih tetap milik negara. Karena Kota Tangerang bagian dari negara, Kemenkumham juga bagian dari pelaksanaan tugas-tugas negara," paparnya.

"Kecuali ada penipuan dan tindak pidana lain itu lain lagi masalahnya tapi kalau cuma rebutan lahan itu keliru kalau masuk ke hukum pidana," tandas Mahfud MD.

Simak Video slelengkapnya:

Penulis: Mohamad Afkar Sarvika
Editor: Kurniawati Hasjanah
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved