Konsep Poros Maritim Dinilai Membutuhkan Iklim Investasi yang Adil dan Memadai

Trubus menyarankan agar pemerintah membuat kebijakan yang dapat menstimulasi iklim investasi yang lebih baik lagi dalam menopang konsep poros maritim

Konsep Poros Maritim Dinilai Membutuhkan Iklim Investasi yang Adil dan Memadai
TribunJakarta/Anisa Kurniasih
Museum Maritim Indonesia di Tanjung Priok Jakarta Utara 

TRIBUNJAKARTA.COM, JAKARTA - Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansyah mengatakan, target pertumbuhan ekonomi sebesar 7% yang digenjot pemerintahan Jokowi dapat terealisasi bilamana pemerintah melakukan langkah-langkah terobosan yang konkret.

Demikian disampaikan Trubus saat menanggapi prospek iklim investasi dalam menopang konsep poros maritim dunia yang digagas pemerintahan Jokowi dalam nawacitanya.

"Target pemerintah kan 7% pertumbuhan ekonominya tapi realisasinya masih diangka 5,17%. Nah artinya perlu ada langkah konkret agar pertumbuhan ekonomi sesuai dengan ekspektasi. Langkah konkret sebenarnya sudah dilakukan pak Jokowi dengan mengeluarkan Perpres Nomor 91 Tahun 2017 tentang kemudahan investasi namun masih belum optimal pelaksanaannya. Saya kira pemerintah perlu membentuk Satuan Tugas (Satgas) terkait kemudahan investasi ini sebagai upaya menggenjot pertumbuhan ekonomi," ujar Trubus, Jumat (19/7/2019).

Trubus menyarankan agar pemerintah membuat kebijakan yang dapat menstimulasi iklim investasi yang lebih baik lagi dalam menopang konsep poros maritimnya.

"Pertama, pemerintah mesti memberikan insentif lebih luas untuk mendorong iklim investasi yang kondusif jadi pemberian insentif tidak terpaku pada salah satu sektor saja semisal sektor manufaktur," kata dia.

Kedua, lanjut dia, pemerintah perlu memaksimalkan sistem layanan berbasis digital yang tidak berbelit-belit dalam kemudahan berinvestasi.

"Pemerintah sudah bagus saya kira dengan membuat sistem perijinan investasi satu pintu berbasis digital Online Single Submission (OSS). Namun, hal tersebut perlu dimaksimalkan lagi agar sistem itu dapat diterapkan di seluruh provinsi di Indonesia. Jadi tidak hanya terfokus di pusat saja. Dan 34 Provinsi yang ada saat ini belum maksimal memanfaatkan sistem tersebut. Ini mesti jadi fokus perhatian pemerintah dalam lima tahun ke depan," tutur Trubus.

Selain itu, lanjut dia, pemerintah pusat mesti menekankan agar pemerintah daerah (provinsi, kabupaten/kota) utamanya yang tidak masuk sebagai daerah Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) untuk mempermudah investor masuk.

"Pemda mesti menstimulus agar para investor mau menanamkan investasi didaerahnya. Caranya, Pemda mesti menyediakan ketersediaan tanah yang dikhususkan untuk investasi misalnya. Banyak manfaat saya kira jika Pemda melakukan hal tersebut. Mulai dari mengurangi angka pengangguran, memutus mata rantai urbanisasi dan dapat mendatangkan keuntungan bagi pemasukan daerah," kata dia.

Gema Indonesia: Rekonsiliasi Jokowi-Prabowo Berikan Kesejukan Pasca Pilpres 2019

Selain itu, kata dia, agar tercipta iklim investasi yang baik sebagai penopang konsep poros maritim, pemerintah yang paling utama mesti membenahi internalnya secara maksimal.

"BUMN-BUMN yang terkait terutama yang konsen dibidang kepelabuhan dan lainnya mesti dibenahi secara serius. Sebab selama ini BUMN-BUMN itu terlihat berlawanan atau belum selaras dengan apa yang dicita-citakan pak Jokowi (Poros Maritim). Masih banyak penyimpangan, ketidaktransparanan, tata kelola yang masih belum baik dan lainnya," tegas Trubus.

Menurutnya, BUMN-BUMN terkait terutama yang konsen soal kepelabuhan mestinya mampu menterjemahkan apa yang menjadi keinginan pemerintah.

"Mempermudah izin investasi, tidak sembarang mencabut konsesi-konsesi misalnya, membuat iklim investasi yang adil dan memadai. Sebab jika itu tidak dibenahi maka para investor akan hengkang. Pak Jokowi mesti membentuk lembaga pengawas internal dengan menempatkan orang dengan karakter eksekutor ini semata sebagai bagian dari pembenahan agar BUMN menjadi bagian penting yang membantu terciptanya iklim investasi yang kondusif sebagai salah satu penopang cita-cita poros maritim," paparnya.

Terakhir, kata dia, Pemda maupun BUMN mesti sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi narasi besar pemerintahan Jokowi ini utamanya poros maritim.

"Pemda mesti benahi misalnya mental birokrasinya. Ubah dengan paradigma birokrasi yang melayani bukan sebaliknya. BUMN-BUMN terutama kepelabuhan mesti serius mengimplementasikan narasi besar pemerintahan Jokowi ini," katanya.

Editor: Muhammad Zulfikar
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved