Suasana Melunak, Kemenkumham Resmi Cabut Laporan Kepolisiannya untuk Pemkot Tangerang

Bambang beserta rombongan tiba di Polres sekira pukul 09.30 WIB bermaksud untuk mencabut laporan kepolisiannya

Suasana Melunak, Kemenkumham Resmi Cabut Laporan Kepolisiannya untuk Pemkot Tangerang
TribunJakarta/Ega Alfreda
Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Hukum, dan Kerja Sama Kemenkumham, Bambang Wiyono (baju biru) saat menyambangi Polres Metro Tangerang Kota, Jumat (19/7/2019) 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Ega Alfreda

TRIBUNJAKARTA.COM, TANGERANG- Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) resmi mencabut laporan kepolisiannya untuk Pemerintahan Kota Tangerang.

Dari pantauan TribunJakarta.com, jajaran Kemenkumham menyambangi Polres Metro Tangerang Kota dipimpin oleh Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Hukum, dan Kerja Sama Kemenkumham, Bambang Wiyono.

Bambang beserta rombongan tiba di Polres sekira pukul 09.30 WIB bermaksud untuk mencabut laporan kepolisiannya yang ditujukan untuk Pemerintahan Kota Tangerang.

"Sesuai dengan hasil musyawarah mufakat kemarin di Jakarta, maka pada hari ini Kemenkumham resmi mencabut gugatan," ujar Bambang di Mapolresta Tangerang, Jumat (19/7/2019).

Pertimbangan pencabutan laporannya menurut Bambang, setelah adanya mediasi dari Kemendagri untuk mencabut semua laporan polisi dari kedua pihak.

Bambang juga menyatakan, supaya masalah yang memanas sejak Selasa (9/7/2019) tersebut tidak memanjang dan tidak mengakar ke mana-mana.

"Sejak awal saya sampaikan hal ini jangan sampe berlarut-larut menjadi polemik, kita harus segera mengakhiri peristiwa ini. Tapi yang paling penting untuk introspeksi seluruh aset-aset kumham yang ada di wilayah Tangerang ini harus ditata dengan baik sesuai dengan administrasi negara," papar Bambang.

Namun, Bambang masih menekankan segala bangunan dan tanah Kemenkumham yang berdiri di Kota Tangerang untuk diselesaikan secara aturan administratif yang benar.

Agar tidak lagi ada buntut pertikaian dari kedua belah pihak apa lagi sampai menganggu warga Kota Tangerang.

"Tanah-tanah yang dikuasai oleh pihak lain harus sesuai prosedur yang ada baik itu melakui mekanisme hibah atau apapun, jadi harus sesuai ketentuan. Jangan sampai timbul temuan, menjadi catatan buruk bagi kumham. Masa kumham tidak taat pada hukum," ujar Bambang.

Pelaku Tawuran di TPU Prumpung: Dari Remaja Hingga Orang Tua

Pedagang Alat Tulis di Pasar Asemka Tetap Berjualan Sampai HUT Kemerdekaan

Ada Peran Kepala BIN di Pertemuan Jokowi & Prabowo, Pakar Psikologi Politik Ungkap Isyarat Tertentu

Dikesempatan yang berbeda, Gubernur Banten Wahidin Halim telah mengimbau kepada kedua belah pihak untuk segera mencabut laporan kepolisiannya.

Sebab, hal itu juga sudah menjadi instruksi Presiden Indonesia, Joko Widodo beberapa waktu lalu.

"Silakan saja, saya harap sih jangan dilanjutkan. Ini perintah Presiden juga, kalau kita sepakat nanti soal izin yang mengganjal diselesaikan di meja bareng-bareng. Toh, pihak Pemkot Tangerang sudah mencabut berkas laporan ke kepolisian terhadap Kemenkumham kan hari ini," ucap Wahidin di kediamannya, Kamis (18/7/2019).

Penulis: Ega Alfreda
Editor: Erik Sinaga
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved