Wali Kota Tangerang dengan Kemenkumham Berdamain Usai Berseteru, Ini Komentar Gubernur Banten

Kata Wahidin, sepakat berdamai setelah berseteru selama hampir dua minggu lamanya.

Wali Kota Tangerang dengan Kemenkumham Berdamain Usai Berseteru, Ini Komentar Gubernur Banten
TribunJakarta/Ega Alfreda
Gubernur Banten, Wahidin Halim saat menerangkan soal polemik perseteruan antara Pemkot Tangerang dengan Kemenkumham di kediamannya, Pinang, Kota Tangerang, Kamis (18/7/2019). 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Ega Alfreda

TRIBUNJAKARTA.COM, TANGERANG - Akhirnya, pertikaian panjang antara Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) dengan Wali Kota Tangerang, Arief R Wismanyah menemukan titik terang.

Setelah kedua belah pihak dipertemukan oleh Sekjen Bambang Sariwanto didampingi Gubernur Banten, Wahidin Halim di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Rabu (18/7/2019).

Hasil dari pertemuan kedua belah pihak tersebut, kata Wahidin, sepakat berdamai setelah berseteru selama hampir dua minggu lamanya.

"Ya Mendagri itu sama dengan saya prinsipnya tidak sepakat kalau diantara lembaga pemerintah itu berseteru konflik, harus selesaikan. Nanti buruk, apalagi lembaga itu saling melaporkan persoalan administrasi negara itu, di bawa ke ranah pidana. Terlampau banyak pejabatnya," jelas Wahidin saat ditemui di kediamannya, Kamis (18/7/2019) malam hari

Mantan Wali Kota Tangerang tersebut juga berkomentar soal drama saling melaporkan soal rebutan lahan itu ke kepolisian.

Menurutnya, hal tersebut tidak elok dan sepantasnya tidak dilakukan oleh dua instansi besar apa lagi sekelas Kemenkumham.

"Pertama jangan saling melapor, kementerian lapor polisi dan wali kota lapor polisi, sepanjang sejarah saya jadi wali kota, tidak ada yang prinsipal disitu bahwa pihak kumham juga harus juga mengakomodasi kepentingan pemerintah kota dan memahami juga bahwa menara izin harus ditunjang dengan peraturan," papar Wahidin.

Dari sudut pandang Wahidin, Wali Kota Tangerang, Arief R Wismansyah bertindak keras hingga turut melaporkan Kemenkumham ke polisi karena khawatir.

Khawatir akan lahan hijau digunakan pembangunan gedung Kemenkumham, menurut Wahidin menjadi satu dari diantara beberapa alasan Arief bertingkah.

Seperti Lapangan Panahan dan lapangan sepak bola yang bersebelahan dengan Pemkot Tangerang karena masih berstatus tanah milik Kemenkumham.

"Kita lihat persoalan Lapangan Panahan dan lapangan sepak bola oleh pak Arief lahan itu dikhawatirkan jadi bangunan dari politeknik. Tapi dari pihak politeknik itu memang akan dibangun rapi jadi fasilitas publik. Tapi saya lihat kurang ada komunikasi atau komunikasi terputus. Ini persoalan respek, Belum ketemu chemistry-nya," ujar Wahidin.

5 Wakil Merah Putih di 8 Besar Indonesia Open: Prediksi dan Peluang Lolos Besar, Live Streaming

Ketika Pemain Ini Jadi Starting IX, Persib Bandung Selalu Menang di 2 Laga

Lanjutnya, kedua belah pihak dijadwalkan akan bertemu untuk membahas lebih lanjut soal kemelut lahan Kemenkumham di Kota Tangerang.

"Makanya Senin besok kita sepakati bentuk dari ruang publik atau RTH itu bentuknya apa. Mereka (Pemkot) punya kewenangan memberi izin atau tidak. Tapi alasan tidak memberi izin harus ada alasan kuat," kata Wahidin.

Penulis: Ega Alfreda
Editor: Erik Sinaga
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved