Pemkot Tangerang Vs Kemenkumham

Minggu Depan Wali Kota Tangerang dan Kemenkumham Bahas Polemik Lahan di Banten

Perseteruan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) dan Pemerintahan Kota Tangerang belum sepenuhnya selesai.

Minggu Depan Wali Kota Tangerang dan Kemenkumham Bahas Polemik Lahan di Banten
Rizal Bomantama/Tribunnews.com
Dari kiri ke kanan Walikota Tangerang Arief Wismansyah, Gubernur Banten Wahidin Halim, Sekjen Kemendagri Hadi Prabowo, dan Sekjen Kemenkumham Bambang Rantam Sariawanto saling berjabat tangan usai menyelenggarakan rapat koordinasi yang berlangsung di Kemendagri, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis (18/7/2019). 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Ega Alfreda

TRIBUNJAKARTA.COM, TANGERANG - Perseteruan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) dan Pemerintahan Kota Tangerang belum sepenuhnya selesai.

Wali Kota Tangerang, Arief Wismansyah, beserta jajaran akan bertemu dengan pihak Kemenkumham yang dijadwalkan pada Selasa (23/7/2019).

Pihak Kemenkumham akan mensurvei lokasi tanah miliknya pada Senin (22/7/2019) di Kota Tangerang.

"Ada, jadi katanya besok ada kunjungan ke lapangan, pembahasannya haru selasa insya Allah dengan Pak Gubernur. Sementara itu jadwal yang kita dapat," ungkap Arief pada Minggu (21/7/2019).

Arief mengaku tidak ada persiapan khusus karena hanya akan memperjelas lebih detail dan teknis soal lahan Kemenkumham yang dirawat oleh Pemkot Tangerang selama bertahun-tahun.

Dalam pertemuan itu, ia berharap bisa ditemukan titik terang masalah kepemilikan aset tanah Kemenkumham yang memiliki luas hingga sekira 182 hektare.

"Kita perjelas kenapa dan bagaimana aset-aset ini. Ini semua kan asetnya Kemenkumham, yang ngebangun kita yang ngerawat kita. Nah kita pengen ada kejelasan supaya pembangunan ini bisa kita optimalkan, begitu," jelas Arief.

Seharusnya Pemkot Tangerang menurut Arief, tidak mempunyai kewajiban dalam merawat dan memberikan fasilitas umum di tanah Kemenkumham.

Tapi, bila tidak dibangun maka jalan banyak yang rusak hingga tanah kosong terbengkalai yang tidak bisa dimanfaatkan untuk kemaslahatan masyarakat Kota Tangerang.

"Ini sebenarnya kebutuhan masyarakat, kalau gak saya bangun, misal jalan rusak dan sebagainya, masyarakat gak bisa menikmati seperti ini. Tapi kalau dibangun, BPK bikin pemeriksaan dan sebagainya. Jadi makanya ini urusan internal pemerintah ya mohon doanya lah," paparnya.

Penulis: Ega Alfreda
Editor: Y Gustaman
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved